TEMPO Interaktif, Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengajukan enam orang sebagai calon Pimpinan Majelis untuk kemudian dipilih Koalisi Kebangsaan dan Non Koalisi Kebangsaan. "Pemilihan ini sesuai dengan kesepakatan 24 propinsi yang setuju diadakan pemilihan enam nama yang akan direkomendasikan. Lihat nanti siapa yang akan dipilih dari lebih 12 nama yang muncul," kata Wakil Ketua DPD, Irman Gusman menjelang pemilihan di Gedung Nusantara V MPR/DPR, Jakarta, Selasa (5/10) malam. Enam nama yang diajukan itu adalah Aksa Mahmud, Moeryati Soedibyo, Aida Zulkarnaen, Nasution, Sarwono Kusuma Atmaja, Yopi Sangkot, Iksan Lolemba. "Setiap Koalisi berhak mengambil dua (nama) dengan melihat bagaimana kekuatan dukungan para calon itu," katanya.Secara terpisah, Anggota DPD Sarwono Kusumaatmaja menepis dugaan pencalonan Pimpinan Majelis dari DPD berdasarkan keterwakilan wilayah. "Saya kira tidak. Sepanjang bukan pimpinan, boleh saja," kata Sarwono. Menurut kabar yang beredar, Sarwono termasuk yang direkomendasikan mengisi paket kedua koalisi. Tapi menurut Sarwono, "saya belum dihubungi. Tapi, kalau dijajaki sudah," katanya. Istiqomatul Hayati - Tempo
Berita terkait
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
1 hari lalu
Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.
Baca SelengkapnyaKetua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
2 hari lalu
Instruksi dan koordinasi dari satu pintu, yakni dari kantor Kemenkopolhukam, memastikan setiap pergerakan pasukan TNI-Polri hingga intelijen di lapangan termonitor dengan baik.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
6 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaBedah Buku Karya KSAL, Bamsoet Tegaskan Dukung Peningkatan Alutsista
10 hari lalu
Peningkatan Alutsista sangat diperlukan seturut posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Baca SelengkapnyaBegini Pengaturan Soal Zoonosis dan Masyarakat Adat dalam RUU KSDAHE
15 hari lalu
Sejumlah aspek dalam RUU KSDAHE dianggap masih memerlukan penguatan dan penyelarasan.
Baca SelengkapnyaDitarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional
15 hari lalu
Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaLupakan Kejadian Pilkada Jatim 2018, LaNyalla Hadiri Open House Prabowo Subianto
21 hari lalu
Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattaliti menghadiri open house presiden terpilih Prabowo Subianto
Baca SelengkapnyaDidorong Maju Pilkada Depok, Begini Jawaban Nyeleneh Komeng
28 hari lalu
"Tertarik atau enggaknya, saya kan orang bukan tambang ya, jadi kita akan lihat ke sana," kata Komeng.
Baca SelengkapnyaKetua MPR Tegaskan Indonesia Terus Dukung Kemerdekaan Palestina
31 hari lalu
Dukungan Indonesia kembali dinyatakan saat menerima rombongan imam Palestina.
Baca SelengkapnyaInilah Daftar 25 Instansi Pemerintah yang Siap Pindah ke IKN
42 hari lalu
Sebanyak 25 Instansi yang terdiri dari 12 ribu pegawai akan dipindahkan ke IKN melalui beberapa tahap.
Baca Selengkapnya
