TEMPO.CO, Jakarta - Pulau Tikus yang masuk wilayah Kota Bengkulu terancam hilang karena abrasi air laut. Namun ternyata, pemerintah pusat belum mengetahui informasi mengenai ini. Deputi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup, Arief Yuwono mengatakan pemerintah pusat belum mendapatkan kabar pengikisan Pulau Tikus.
"Kami akan memeriksa informasi tentang ini," kata Arief ketika ditemui dalam acara Pekan Lingkungan Indonesia 2013, Jumat, 30 Mei 2013. Bila benar, kata dia, pemerintah pusat akan datang langsung untuk meninjau di sana dan mencari solusi terbaik.
Menurut Arief, setiap provinsi sebenarnya sudah mempunyai badan lingkungan hidup. Masing-masing badan, ucapnya, setiap waktu bulan harus melaporkan perbaikan dan kerusakan lingkungan di wilayahnya. Laporan mengenai kondisi hutan, tanah, air sampai pulau.
"Semua harus tercatat dan mengambil tindakan awal kalau ada masalah," ucap Arief. Khusus mengenai Pulau Tikus, Arief mengaku belum mendapat informasi. Dia juga berharap masyarakat dan lembaga lain untuk membantu mencegah hilangnya Pulau Tikus.
Keberadaan Pulau Tikus yang masuk wilayah Kota Bengkulu semakin hari keberadaannya semakin memprihatinkan karena terus terkikis oleh abrasi. Dari luas awal 2 hektare (20.000 meter persegi), saat ini pulau itu hanya tersisa 0,8 hektare atau 8.000 meter persegi. Padahal keberadaan pulau kecil ini sangat vital dalam transportasi laut.
Keberadaan pulau yang hanya berpenduduk dua kepala keluarga ini sangat penting untuk memandu lalu lintas kapal-kapal yang melintasi pulau tersebut. Berdasarkan pengalaman, saat mercusuar tersambar petir beberapa waktu lalu, hanya dalam waktu satu malam, ada beberapa kapal yang kandas dan tersesat tidak tentu arah.
