Tujuh Mantan Anggota DPRD Pekalongan Diperiksa Kejaksaan

Reporter

Editor

Rabu, 22 September 2004 17:40 WIB

TEMPO Interaktif, Pekalongan: Empat mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan periode 1999-2004 dan Pimpinan PT Asuransi Bumi Putera Cabang Purwokerto Yasmin, Rabu (22/9), dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri Kajen, Pekalongan, dalam kasus dugaan duplikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pekalongan. Pada Selasa (21/9), tiga anggota mantan anggota DPRD Pekalongan menjalani proses serupa. Keempat mantan anggota DPRD itu adalah A Bahar, Sa'dunZein, Zaebnudin Toyib dan Rasmadi. Mereka datang pukul09.00 WIB dan langsung memasuki ruangan pemeriksaan, begitu pula Pimpinan PT Asuransi Bumi Putera Cabang Purwokerto Yasmin. Kelima orang itu dimintai keterangan oleh lima petugas kejaksaan yakni Kasi Intel Slamet Hariyanto, Kasi Pidana Khusus Retno H Iriani, Kasi PidanaUmum Teguh, Kasi Perdata dan Tata Usaha Danang SK dan Jaksa Fungsional Iren Putri. Sehari sebelumnya, empat mantan anggota DPRD itumasing-masing Suratman, Basuki Rachmat, Rofii Nahrowi,dan M Rif'ai memenuhi panggilan Kejaksaan untukdimintai keterangan dalam kasus yang sama. Namun karenasalah satu petugas pemeriksa sedang tidak ada ditempat, maka baru tiga orang yang diperiksa yakniSuratman, Rofii Nahrowi, dan M Rif'ai.Kepala Kejaksaan Negeri Kajen Hadi Purwoto mengatakan, ketiganya dimintai keterangan sehubungan dengan kasus dugaan penyimpangan penggunaan anggaran asuransi dalam bentuk duplikasi APBD. Dugaan ini pertama kali diungkap Lembaga Forum Lintas Pelaku (FLP) Pekalongan. "Kami juga sudah meminta keterangan Sekretaris Dewan dan Pimpinan PT Asuransi Bumi Putera Cabang Purwokerto sebagai perusahaan yang terkait dengan masalah asuransi," katanya.Kajen menyatakan, para mantan anggota Dewan dipanggilKejaksaan untuk klarifikasi data sesuai temuan yangdilaporkan FLP. Namun Kajari belum bersedia mengungkaphasil sementara yang diperoleh Kejaksaan mengenaikasus ini. "Apakah ada indikasi korupsi atau tidak,tunggu dulu proses ini hingga seluruh mantan anggotaDewan kami panggil," ujarnya. Tujuh orang yang diperiksa itu, jelas Kajen, baruproses awal pengusutan kasus ini. "Rencananya kamiakan memanggil seluruh mantan anggota DPRD dan dimintai keterangan mereka dalam dua tahap, mulai dengan 23 orang dan kami lakukan secara maraton," tegasnya.Ari Aji HS - Tempo

Berita terkait

Partai Buruh akan Gugat Aturan Pencalonan Pilkada ke MK, Ini Alasannya

5 hari lalu

Partai Buruh akan Gugat Aturan Pencalonan Pilkada ke MK, Ini Alasannya

Menurut Partai Buruh, parpol yang meraih suara di Pemilu Anggota DPRD 2024 seharusnya berhak mengusulkan paslon pada Pilkada.

Baca Selengkapnya

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

8 hari lalu

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

9 hari lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

16 hari lalu

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

19 hari lalu

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

22 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

50 hari lalu

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan

Baca Selengkapnya

Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

58 hari lalu

Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.

Baca Selengkapnya

William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

18 Maret 2024

William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya

Baca Selengkapnya

Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

13 Maret 2024

Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.

Baca Selengkapnya