TEMPO.CO , Jakarta: Sebanyak 22 perwakilan negara Asia Pasifik bertemu dalam forum Centrist Asia Pacific Democrates International (CAPDI) membahas isu perdamaian dunia. Perwakilan negara ini adalah mantan petinggi dan pejabat negara yang hingga saat ini masih didengar oleh pemerintah dan warga di negaranya.
"Mereka adalah para begawan yang akan saling tukar pengalaman dalam mengelola negara mereka," kata Mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin kepada wartawan di Makassar, Ahad 19 Mei 2013.
Menurut Hamid, konflik dalam suatu negara tidak cukup diselesaikan oleh negara yang bersangkutan. Karena bisa jadi pelaku utama konflik adalah jaringan antar negara. "Misalnya kasus Poso, jika ditelusuri ternyata sebagian pelaku pernah tinggal di Filipina," katanya.
Kondisi di negara Malaysia juga menjadi perhatian anggota delegasi. Karena setelah pemilihan umum, terbukti bahwa jumlah suara partai kalangan Melayu kalah dibandingkan jumlah suara partai etnis Tiong Hoa. "Bisa menyebabkan tekanan sosial," kata Hamid.
Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pemilihan Sulawesi Selatan sebagai tempat pertemuan adalah sangat tepat. Karena tepat di kabupaten Gowa telah dilakukan dua perjanjian perdamaian. "Perjanjian Malino I untuk kasus Poso dan perjanjian Malino II untuk kasus Ambon," kata Syahrul.
Perdamaian ini difasilitasi oleh HM Jusuf Kalla, putera Makassar yang saat itu menjabat sebagai menteri. "Setelah menjadi wakil presiden, Jusuf Kalla kembali mendamaikan TNI dan GAM di Aceh," kata Syahrul.
Perwakilan negara anggota CAPDI yang telah tiba di Makassar adalah Indonesia Kamboja, Thailand, Taiwan, China, Fhilipina, Inggris, Italia, Meksiko, Seychelles, Nepal dan Azerbaizan.
Hadir saat welcome dinner di rumah jabatan gubernur Sulawesi Selatan antara lain Chairman CAPDI M Jusuf Kalla, menteri koordinator kesejahteraan rakyat Agung Laksono, Mantan presiden Filipina Fidel V Ramos, Perdana Menteri Kamboja Samdech Hun Sen, dan Wakil perdana menteri kamboja Sok An. "Semoga pertemuan ini menghasilkan rekomendasi yang baik bagi perdamaian dunia," kata Syahrul.
Yara Sues Deputi Sekertaris Jenderal CAPDI mengatakan selain membahas konflik agama, ras, dan konflik minoritas-mayoritas, forum CAPDI juga akan membahas isu ekonomi. "Untuk menghilangkan jarak antara kelompok kaya dan miskin," kata Yara.
Forum CAPDI akan dilaksanakan mulai tanggal 19 - 22 mei di hotel Sahid dan hotel Aryaduta Makassar.
MUHAMMAD YUNUS
Topik terhangat:
PKS Vs KPK | E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh
Berita lainnya:
EDISI KHUSUS Cinta dan Wanita Ahmad Fathanah
Berita terkait
Terdampak Konflik Antarkampung di Mataram, Para Siswa akan Dapat Trauma Healing
19 Oktober 2023
Sebelumnya para siswa sempat belajar di rumah akibat konflik antarkampung di Mataram.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Imbau Masyarakat Waspadai Benih Perpecahan
6 Agustus 2017
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebut benih perpecahan sudah muncul, berpotensi Indonesia sebagai kancah konflik antar agama.
Baca SelengkapnyaJK Minta Polisi Bertindak Adil Mengatasi Konflik di Masyarakat
11 Juli 2017
Wakil Presiden Jusuf kalla atau JK memngharapkan polisi bisa bertindak adil mengatasi konflik di tengah masyarakat.
Baca SelengkapnyaKawal Maklumat Menteri Agama, NU Lumajang Tangkal Konflik
4 Mei 2017
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Lumajang, Syamsul Huda berkomitmen untuk mengawal maklumat Kementerian Agama untuk mencegah konflik.
Baca SelengkapnyaKapolri Tito Karnavian: Konflik Sosial Masalah Utama Indonesia
26 April 2017
Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menyatakan negara ini mempunyai ancaman terbesar dalam menangani konflik sosial dan isu primordialisme.
Baca SelengkapnyaTiru Cara Poso, Indonesia Bangun Pasar Perdamaian di Myanmar
17 Maret 2017
Wakil Menteri Luar Negeri mengatakan pembangunan pasar di Myanmar diharapkan bisa mengakhiri konflik serta membuat masyarakat berinteraksi dan tak saling curiga.
Baca SelengkapnyaBIN Nilai Pemda Kerap Terlambat Tangani Gejala Konflik Sosial
15 Maret 2017
Lambatnya pemerintah daerah dalam menangani memperparah terjadinya konflik sosial, menurut Deputi II Bidang Dalam Negeri BIN Thamrin Marzuki.
Baca SelengkapnyaGMBI Bekasi dan Jawara Damin Sada Nyatakan Ikrar Damai
1 Februari 2017
Damin dan Zakaria tampil bersama di panggung acara dan
keduanya berjabat tangan.
Menkopolhukam Usul Penyelesaian Konflik di Luar Pengadilan
13 Desember 2016
Menurut Wiranto, masyarakat mengenal azas musyawarah untuk mufakat sebagai kultur.
Baca SelengkapnyaGemabudhi Minta Konflik Rohingya Tidak Meluas ke Indonesia
24 November 2016
Gemabudhi dan Gema Mathla'ul Anwar akan ke Kedubes Myanmar di Jakarta untuk menyampaikan keprihatinan.
Baca Selengkapnya