TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, mengatakan pihak Istana tidak pernah meminta lembaga atau organisasi mana pun untuk memberikan penghargaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pernyataan Julian ini menanggapi protes sejumlah pihak atas penghargaan yang akan diberikan Appeal of Conscience Foundation (ACF) ke SBY.
"Bila kemudian award dari ACF dipersoalkan oleh seseorang atau sekelompok orang di dalam negeri, tentu kami mendengarkan itu dalam konteks kebebasan berbicara dan berpendapat," kata Julian, melalui pesan pendek yang diterima Tempo, Kamis, 16 Mei 2013.
Namun, ia menambahkan, jika ada pandangan yang mengatasnamakan wakil sebuah komunitas dan memprotes dengan memaksa. menolak rencana pemberian award oleh ACF, yang disampaikan secara terbuka seolah dirinya mewakili semua, maka hal itu Julian anggap sebagai satu cara pandang yang sempit didasari penafsiran filsafat politik minus etika.
"Jadi sesungguhnya, protes atas rencana pemberian award dimaksud hanya membuat orang tahu bahwa di sini masih ada orang yang berpikiran sempit kepada Kepala Negaranya," Julian menjelaskan. Istana pun berharap pemberi penghargaan tidak merasa dilecehkan dan memaklumi protes yang ada.
Menurut dia, penghargaan World Statesman Award dari ACF kepada SBY diberikan oleh sebuah lembaga internasional independen yang kredibilitasnya diakui oleh dunia. Lembaga ini telah beberapa kali memberikan awards kepada Kepala Negara.
Antara lain Perdana Menteri Kanada, Presiden Korea Selatan, Kanselir Jerman, dan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown. "Awards diberikan dalam konteks kenegarawanan seseorang, yang dinilai berjasa dan berhasil bagi terciptanya perdamaian, toleransi beragama, dan demokrasi," kata Julian.
Profesor bidang filsafat, Franz Magnis Suseno, protes atas rencana penganugerahan World Statesman Award kepada Presiden SBY. Franz Magnis mengirim surat keberatan ke Appeal of Conscience Foundation, lembaga yang menganugerahi hadiah tersebut.
Dia menyebutkan ada dua poin keberatan "Pertama, SBY selama kepemimpinannya 8,5 tahun tidak pernah menyatakan kepada rakyat Indonesia untuk menghormati minoritas," kata Franz Magnis ketika dihubungi Tempo, Kamis, 16 Mei 2013.
Kedua, SBY tidak pernah melindungi kelompok yang menjadi korban kekerasan seperti dalam kasus Ahmadiyah dan Syiah yang dicap sesat oleh kelompok aliran keras. "Presiden SBY tidak melakukan dan mengatakan apa-apa untuk melindungi mereka," kata Franz Magnis.
PRIHANDOKO
Topik terhangat:
PKS Vs KPK | E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh
Berita lainnya:
Indoguna Akui Setor Uang ke PKS
Fathanah Akui Indehoy dengan Maharani
Fathanah Ketahuan Curi Dokumen KPK
Cerita Dewi Queen of Pantura, Soal Sawer Pejabat
