TEMPO.CO, Banda Aceh - Sejak 2008 sampai 2013, Aceh mengelola dana otonomi khusus (Otsus) sebesar Rp 27,3 triliun. Aceh menempati urutan ketujuh di Indonesia, yang pendapatan perkapitanya terbesar.
"Dana otsus akan diterima Aceh sampai 2027, dengan perkiraan jumlah total sekitar Rp 100 triliun," kata Abdullah Abdul Muthaleb dari Jaringan Peduli Anggaran (JPA) dalam diskusi publik Pengelolaan Dana Otsus Aceh di 3in1 Cafe, Banda Aceh, Selasa 14 Mei 2013.
Menurut dia, dana tersebut sudah banyak membantu pembangunan Aceh, hanya belum ada sebuah strategi jangka panjang untuk pengelolaannya. "Perlu rencana induk bagaimana menggunakan dana tersebut," ujarnya.
Perencanaan yang baik, kata Abdullah, akan membuat dana tersebut efektif digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, juga perlu pengawasan yang baik untuk menghindari peluang korupsi yang mungkin saja muncul. Tim pemantau Otsus dari DPR-RI juga diharapkan dapat maksimal dalam menjalankan fungsinya.
Kepala Bidang Perencanaan di Bappeda Aceh, Ridwan mengatakan setiap tahun dana tersebut terus naik. Pada 2008 Otsus yang diterima Aceh sebesar Rp 3,5 triun, kemudian menjadi Rp 3,7 triliun (2009), Rp 3,8 triliun (2010), Rp 4,5 triliun (2011), Rp 5,4 triliun (2012) dan menjadi Rp 6,2 triliun pada tahun ini.
Beberapa hambatan penggunaan dan otsus di Aceh adalah masih adanya usulan kegiatan yang belum fokus dan terdapat kegiatan yang terbengkalai. Sementara penyerapan dana otsus dari tahun ke tahun, rata-rata sekitar 80 persen.
ADI WARSIDI
Berita terkait
Wakil Ketua DPRA Sebut Prabowo Bakal Kembalikan Dana Otsus Aceh 2 Persen
17 hari lalu
Wakil Ketua DPRA Safarudin mengatakan meski suara Prabowo di Pilpres 2024 kalah di Aceh, namun dia berkomitmen kembalikan dana otsus 2 persen.
Baca SelengkapnyaBPKP Bakal Awasi Kepatuhan Keuangan Empat Daerah Otonomi Baru
24 Februari 2023
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bakal awasi kepatuhan keuangan di empat daerah otonomi baru, yakni Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan.
Baca SelengkapnyaDewan Adat Papua Tolak Pemekaran Papua, Bagaimana Terbentuknya DAP dan Siapa Anggotanya?
4 Agustus 2022
Dewan Adat Papua atau DAP menolak pemekaran papua, siapa itu DAP dan bagaimana sejarah terbentuknya?
Baca SelengkapnyaMahfud Md Anggap Wajar Ada yang Menolak Pemekaran Wilayah Papua
23 Mei 2022
Mahfud Md menanggapi protes beberapa organisasi masyarakat Papua soal penolakan program daerah otonom baru atau DOB di Papua.
Baca SelengkapnyaLangkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah
21 Mei 2022
Koalisi Kemanusiaan untuk Papua menilai Pemerintahan Presiden Jokowi melakukan politik pecah belah dengan melakukan pembahasan soal DOB dengan MRP.
Baca SelengkapnyaPolda Papua Barat Imbau Warga Tak Terprovokasi Rencana Demo Tolak DOB
10 Mei 2022
Demonstrasi sekelompok warga Papua Barat akan digelar pada Selasa, 10 Mei 2022. Menolak pembentukan DOB.
Baca SelengkapnyaTiga Kemungkinan Jika Kekhususan Jakarta Dicopot
22 Maret 2022
Meski kemungkinan kekhususan Jakarta dicopot, Dhany yakin Jakarta tetap akan menjadi kota megapolitan.
Baca SelengkapnyaRIPPP Diharapkan Tidak Buat Papua Merana 20 Tahun Mendatang
18 Januari 2022
Kepala Bappeda Papua Yohanis Walilo berharap RIPPP 2022-2041 tidak membuat wilayah di kawasan timur itu merana pada 20 tahun mendatang.
Baca SelengkapnyaRapat RIPP Papua Digelar, Salah Satunya Bahas 5 Strategi Turunkan Kemiskinan
18 Januari 2022
Bappenas bersama sejumlah jajaran lembaga pusat dan daerah membahas Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua atau RIPPP 2022-2041.
Baca SelengkapnyaStafsus Sri Mulyani: Selain Dana Otsus, Dana Bagi Hasil Dukung Pembangunan Papua
27 November 2021
Stafsus MenKeu Sri Mulyani, Yustinus Prastowo mengatakan selain dana otonomi khusus, dukungan dana bagi hasil diharapkan mendukung pembangunan Papua.
Baca Selengkapnya