Pilkada Bondowoso Diwarnai Bakar Undangan Memilih

Reporter

Senin, 6 Mei 2013 11:26 WIB

Ilustrasi Pilkada. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO,Bondowoso-Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia (DPC PDI) Perjuangan Kabupaten Bondowoso menyerukan golput. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bondowoso, Irwan Bahtiar mengatakan bahwa Seluruh kader dan pengurus PDI golput karena Pemilihan Kepala Daerah Bondowoso tahun ini cacat secara moral, politik dan hukum.


"Kami menyerukan dan menyatakan golput karena ini pilihan terbaik. Kami ini berdosa jika tidak golput, sebab Pilkada tahun ini mematikan demokrasi di Bondowoso,” kata Irwan, Senin, 6 Mei 2013.

Seruan dan pernyataan golput itu dinyatakan ratusan kader dan pengurus PDI Perjuangan di kantor DPC PDIP Bondowoso di bilangan jalan Achmad Yani. “Jajaran PDI-P Bondowoso beserta kader dan simpatisan menyatakan golput pada Pilkada Bondowoso yang cacat hukum,” demikian tulisan dalam spanduk besar yang dipasang di depan kator PDI Perjuangan itu.

Mereka beramai-ramai membakar ratusan surat undangan memilih yang dikirimkan Komisi Pemilihan Umum. Aksi tersebut membikin macet ruas jalan Achmad Yani yang terletak sekitar 500 meter arah selatan alun-alun kota Bondowoso itu.

Sejumlah pengurus PDI Perjuangan yang berorasi, mengajak warga Bondowoso untuk memboikot pelaksanaan Pilkada hari ini. "Pilkada ini hanya dagelan saja. Sejak awal bupati Amien Said direkayasa untuk menang, semua calon digagalkan dan dipasang 'calon bayangan'," ujar Sekretaris DPC PDI Perjuangan, Endin Gutadi.

Hingga kini, aksi di kantor DPC PDIP itu terus berlanjut. Para kader dan simpatisan PDI Perjuangan, juga sejumlah pendukung calon yang gagal berorasi secara bergantian. Ratusan aparat Kepolisian Resor Bondowoso dan anggota Brigade Mobil Mapolda Jawa Timur menjaga ketat aksi tersebut.


Pilkada Bondowoso diikuti dua pasangan calon. Yakni Mustawiyanto-Abdul Manan (MUNA) dan Amien Said Husni-Salwa Arifin Jaya (Aswaja). Amien Said Husni adalah bupati Bondowoso periode 2008 - 2013. Pasangannya, Salwa Arifin adalah bekas wakil bupati Bondowoso periode 2003-2008. Pasangan ini diusung oleh 19 partai politik.

MAHBUB DJUNAIDY



Topik Terhangat:
Pemilu Malaysia
| Harga BBM | Susno Duadji | Ustad Jefry | Caleg


Baca juga:

Saling Pecat Di Tubuh Kadin Indonesia

Ekspor Gas Rugikan Negara

Bank BUMN Perlu Dimerger

Bakrie Telecom Merugi Rp 97,47 Miliar

Advertising
Advertising

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya