Susno Duadji melambaikan tangan saat akan dibawa ke Polda Jabar di Dago Resor, Bandung, Rabu (24/4). Eksekusi Susno, terpidana kasus penyalahgunaan wewenang perkara PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan pemilihan Gubernur Jawa Barat 2008 oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta ini gagal dilakukan akibat adanya perlindungan dari Polda. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Kepolisisan Nasional Hamidah Abdurrahman menilai tindakan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam eksekusi Susno Duadji berlebihan. Hamidah mengatakan, tak seharusnya Susno dibawa ke Mapolda Jabar. “Posisi Polda Jabar bukan berada di antara Susno dan kejaksaan, kok malah membawa Susno ke markas,” kata Hamidah saat dihubungi, Sabtu, 27 April 2013.
Bahkan Hamidah melanjutkan, salah satu kegagalan eksekusi Susno beberapa waktu lalu karena adanya perlindungan dari Polda Jabar. Ia mengatakan, Polda Jabar boleh saja melakukan pengamanan jika saat eksekusi, terjadi konflik di masyarakat.
Kemudian, Hamidah mengungkapkan akan melihat tindakan Polda Jabar pada eksekusi selanjutnya. “Kalau Polda Jabar masih melakukan hal yang sama, kami punya kewenangan untuk memberi rekomendasi,” kata dia menjelaskan.
Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Agung gagal mengeksekusi Susno Duadji. Setelah lolos dari kepungan tim Kejaksaan, terpidana kasus korupsi itu berada dalam perlindungan Kepolisian Daerah Jawa Barat. Pengadilan Jakarta Selatan memvonis Susno dengan hukuman 3,5 tahun penjara dan uang pengganti senilai Rp 4 miliar. Putusan ini dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta.
Di tingkat kasasi, MA menolak kasasi jaksa dan Susno. Menurut Kejaksaan, putusan MA itu artinya menghukum Susno sesuai putusan Pengadilan Tinggi. Versi Susno dan pengacaranya, putusan itu tak bisa dieksekusi karena tidak ada kalimat yang menyebut Susno harus menjalani hukuman kurungan.
