TEMPO Interaktif, Surabaya:Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Permadi menyatakan dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) TNI, tetap menginginkan agar dilakukan efisiensi terhadap keberadaan komando teritorial di lingkungan TNI. Permadi berpendapat, sebaiknya Komando Daerah Militer (Kodam) hanya diperlukan di tiga katoegori wilayah nusantara, yang memang mengharuskan adanya perhatian pengamanan secara khusus. "Tiga wilayah itu yakni daerah perbatasan, daerah rawan konflik, serta di pulau-pulau dengan sumber daya alam besar sehingga memerlukan pengamanan ketat," kata Permadi seusai menjadi pembicara dalam Diskusi mengenai ?Daftar Inventarisasi Masalah? atas RUU TNI di Universitas Airlangga, Surabaya, Rabu (1/9).Atas rekomendasi itulah, FPDI-P kemudian berpendapat, sebaiknya Kodam dan unsur komando teritorial lainnya di Pulau Jawa dihapuskan saja. "Atau paling tidak, berhenti sampai Kodim, tak perlu ada Koramil dan Babinsa," ujarnya. Permadi menekankan, di masa mendatang peran sosial politik militer harus benar-benar hilang sama sekali. "Sesuai TAP MPR No VII, komando teritorial seperti Kodam itu fungsinya hanya untuk pertahanan. Kalau saat ini kan di sana-sini masih ada babinsa yang kerjaannya meng-golkan caleg tertentu," keluhnya. Permadi menambahkan tugas pokok TNI adalah perang, perang, dan perang. "Sama sekali tak ada fungsi politik dan menangani komando territorial," ungkapnya.Pria yang kembali terpilih sebagai Anggota DPR RI 2004/2009 ini meyakinkan, DPR periode 1999/2004 akan menuntaskan pembahasan RUU itu sebelum masa jabatannya berakhir bulan depan. "Kami usahakan selesai dalam tiga minggu ini. Saat ini tahapannya masih jauh, masih dalam tahap konsiderans/pertimbangan," paparnya. Namun, Permadi berkilah, kunci penyelesaian RUU itu sebenarnya ada pada TNI juga. "Tergantung Dephan dan Mabes TNI. Kalau mereka mau mengalah pada konsep-konsep DPR dan tidak mempertahankan konsep-konsep kontroversial mereka, ya selesai," tegasnya.Permadi menjabarkan, setidaknya ada lima persoalan yang menjadi perdebatan utama DPR RI dan TNI sehingga pembahasan RUU itu menjadi berlarut-larut, yakni mengenai hal pembinaan teritorial, kekaryaan, umur, posisi TNI di bawah Dephan, dan jatidiri TNI. Khusus mengenai posisi TNI apakah di bawah Dephan atau langsung bertanggungjawab kepada presiden, Permadi berpendapat, sesuai UUD 1945, untuk pengerahan militer TNI harus berada di bawah kendali presiden. "Tapi, untuk masalah administrasi, strategi, dan pembelian senjata, TNI ada di bawah tanggungjawab Dephan," ungkapnya.Agus Raharjo - Tempo News Room