TEMPO.CO, Jakarta -Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Romi Herton-Harno Joyo unggul sementara dalam perolehan suara di pemilihan kepala daerah yang digelar hari ini. Dalam versi hitung cepat oleh Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis). dan Lembaga Survey Indonesia , pasangan yang didukung PDIP dan Partai Demokrat ini unggul atas pasangan Mularis Jahri-Husni Thamrin dan Sarimuda-Nelly Rasdiana.
LSI mencatat pasangan Romi-Harno memperoleh suara Romi Herton-Harnojoyo 44,01 persen. Sedangkan Mularis-Husni Thamrin 14,92 persen, Sarimuda-Nelly Rasdiana 40,98 persen. "Persaingan sangat ketat dengan tingkat partisipasi pemilih 65 persen, "kata Hendro Prasetyo, direktur riset LSI, Minggu, 7 April 2013.
Adapun, Lembaga survey Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) merilis pasangan Romi Herton-Harno Joyo unggul dengan perolehan 43,64 persen. Disusul pasangan Sarimuda-Nelly Rasdiana dengan 40,97 persen dan diurutan buncit pasangan Mularis Djahri-Husni Thamrin dengan 15,38 persen.
Hasil berbeda disampaikan oleh Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI) yang menempatkan pasangan Sarimuda-Nelly unggul tipis atas dua pasangan calon lainnya. Pasangan yang didukung oleh Partai Golkar ini memperoleh 44,86 persen, unggul 2 persen dari pasangan Romi-Harno yang membukukan suara 42,53 persen. Sedangkan Mularis-Husni hanya 12,61 persen.
Romi Herton, calon walikota terpilih versi hitung cepat menjelaskan dia tetap berpegang teguh pada hasil akhir yang akan disampaikan oleh KPUD Palembang. Tapi, dia juga meyakini hasil quick count yang digelar oleh lembaga survey merupakan hasil yang bersifat ilmiah. "Kita bersabar menunggu hasil resmi KPUD, untuk hasil hitung cepat bisa menjadi sebuah gambaran," kata Romi Herton.
PARLIZA HENDRAWAN
Berita terkait
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah
22 Agustus 2016
Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.
Baca SelengkapnyaKPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan
12 Juli 2016
Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.
Baca SelengkapnyaKajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada
29 Juni 2016
KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.
Baca SelengkapnyaPemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan
19 Juni 2016
Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.
Baca SelengkapnyaHari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna
19 Juni 2016
Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang
6 Juni 2016
Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.
Baca SelengkapnyaSyarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin
6 Juni 2016
Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.
Baca SelengkapnyaDisahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik
5 Juni 2016
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaUndang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS
2 Juni 2016
PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan Undang-Undang Pilkada
2 Juni 2016
DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.
Baca Selengkapnya