Fitra Sebut Petinggi Polri Terima Rp 11,5 Miliar  

Reporter

Minggu, 31 Maret 2013 13:26 WIB

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Muhammad Maulana, mengatakan, lembaganya menemukan adanya dana miliaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2010 yang mengalir ke Kepala Polri dan Wakil Kapolri. Dana itu diduga menjadi dana tambahan kegiatan operasi serta kebutuhan rumah tangga kedua pemimpin Polri tersebut.

Maulana berujar, ada dana sebesar Rp 6,9 miliar yang diperoleh dari dana Sistem Administrasi Manunggal untuk Satu Atap dan Jasa Raharja. Dana tersebut habis dipergunakan secara langsung oleh petinggi Polri. Di antaranya, Rp 1,9 miliar untuk kebutuhan rumah tangga Kapolri dan Wakapolri, serta dana open house Kapolri pada Hari Raya Idul Fitri sebesar Rp 264 juta.

Ada juga yang diperuntukkan bagi insentif petinggi Polri, termasuk mantan Kapolri dan Wakapolri, yang mencapai Rp 4,6 miliar. "Seharusnya, dengan pemberlakuan remunerasi dan kenaikan gaji pokok di Kepolisian, tidak ada lagi tambahan dan pengelolaan anggaran di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," kata Maulana dalam konferensi pers di kantornya, Ahad, 31 Maret 2013.

Dia mengatakan, penggunaan anggaran tersebut seharusnya melalui mekanisme pembelanjaan APBN, yaitu menggunakan standar harga serta diprogramkan sebelumnya. Menurut Maulana, sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2011, dana penerimaan non-APBN Polri pada 2010 mencapai Rp 188 miliar. Pada tahun berikutnya naik Rp 80 miliar. Penerimaan terbesar berasal dari Dana Pemeliharaan Kesehatan yang diperoleh dari pemotongan gaji Rp 120 miliar dan dana Samsat Rp 113 miliar.

Selain itu, ada lagi dana penerimaan non-APBN yang tidak termasuk dalam kategori PNPB mencapai Rp 97,8 miliar. Dana ini juga dipergunakan secara langsung oleh Kepolisian. Maulana mengatakan, penggunaan dana non-APBN secara off budget atau di luar mekanisme Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 berpotensi disalahgunakan. "Penggunaan dana ini juga tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang valid," kata Maulana.

RUSMAN PARAQBUEQ

Berita terkait

Simak Lagi, Ini 5 Profil Calon Kapolri yang Akan Dipilih Jokowi

11 Januari 2021

Simak Lagi, Ini 5 Profil Calon Kapolri yang Akan Dipilih Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menerima lima nama calon Kepala Polri atau Kapolri dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Simak profilnya

Baca Selengkapnya

Soal 5 Calon Kapolri, Politikus Demokrat: Mereka Bintang 3, Sudah Lolos Ujian

9 Januari 2021

Soal 5 Calon Kapolri, Politikus Demokrat: Mereka Bintang 3, Sudah Lolos Ujian

Benny menyebut Presiden Jokowi memiliki hak eksklusif untuk memilih siapa dari lima nama calon Kapolri yang bakal diajukan kepada DPR

Baca Selengkapnya

Kompolnas Telah Kantongi Nama Calon Kapolri Pengganti Idham Azis

25 Desember 2020

Kompolnas Telah Kantongi Nama Calon Kapolri Pengganti Idham Azis

Kompolnas mengatakan sudah memiliki nama calon Kapolri pengganti Idham Azis. Nama-nama ini akan diserahkan ke Presiden Jokowi dalam waktu dekat.

Baca Selengkapnya

Kompolnas Jamin Kapolri Pengganti Idham Azis Punya Rekam Jejak Baik

20 Desember 2020

Kompolnas Jamin Kapolri Pengganti Idham Azis Punya Rekam Jejak Baik

Kompolnas sedang menjaring kriteria untuk calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis.

Baca Selengkapnya

Kompolnas Segera Serahkan Rekomendasi Nama-nama Calon Kapolri ke Jokowi

20 Desember 2020

Kompolnas Segera Serahkan Rekomendasi Nama-nama Calon Kapolri ke Jokowi

Kompolnas mengatakan akan segera menyerahkan rekomendasi nama-nama calon Kapolri pada Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya

IPW Catat 13 Orang Masuk Bursa Calon Kapolri, 5 Nama Punya Potensi Besar

30 November 2020

IPW Catat 13 Orang Masuk Bursa Calon Kapolri, 5 Nama Punya Potensi Besar

Indonesia Police Watch (IPW) mencatat ada 13 perwira tinggi Polri berpangkat Komisaris Jenderal yang bisa ikut dalam bursa calon Kapolri.

Baca Selengkapnya

Dicopot dari Kapolda Metro, Peluang Karir Nana Sudjana Dinilai Masih Terbuka

18 November 2020

Dicopot dari Kapolda Metro, Peluang Karir Nana Sudjana Dinilai Masih Terbuka

Dicopotnya dia dari jabatan Kapolda Metro Jaya, Bambang menilai tak menghancurkan peluang Nana Sudjana menjadi salah satu calon Kapolri

Baca Selengkapnya

Irjen Nana Sudjana Dicopot, IPW: Makin Berat Masuk Bursa Calon Kapolri

17 November 2020

Irjen Nana Sudjana Dicopot, IPW: Makin Berat Masuk Bursa Calon Kapolri

IPW menilai pencopotan Kapolda Metro Jaya dimanfaatkan sebagai manuver dalam persaingan bursa calon Kapolri

Baca Selengkapnya

IPW: Calon Kapolri akan Terlihat pada Awal November

21 Juni 2020

IPW: Calon Kapolri akan Terlihat pada Awal November

Dari data IPW, delapan nama calon Kapolri itu terdiri dari lima jenderal bintang tiga dan tiga jenderal bintang dua.

Baca Selengkapnya

IPW: Delapan Nama Kuat Masuk Bursa Calon Kapolri

11 Juni 2020

IPW: Delapan Nama Kuat Masuk Bursa Calon Kapolri

Menurut prosedur, nama-nama yang masuk dalam bursa calon Kapolri itu akan digodok Dewan Kebijakan Tinggi Polri.

Baca Selengkapnya