Peliput Pilkada Wajib Jaga Jarak dengan Kandidat

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Kamis, 28 Maret 2013 03:16 WIB

ANTARA/Rahmad

TEMPO.CO, Semarang - Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Semarang, Triyono Lukmantoro mengingatkan agar media massa selalu independen dalam menyajikan berita seputar kandidat kepala daerah.

Pernyataan ini disampaikan Triyono karena sebentar lagi akan digelar pemilihan calon gubernur Jawa Tengah. "Masyarakat juga berharap media massa bisa menjaga jarak dengan semua kandidat," kata Triyono dalam diskusi 'Netralitas Media dalam Pilgub, Mungkinkah?' Di Universitas Diponegoro Semarang, Rabu 27 Maret 2013.

Triyono menjelaskan dalam kajian akademis memang tidak ditemukan konsep netralitas. Yang ada, lanjut dia adalah keberimbangan, ketidakberpihakan, keadilan dan obyektivitas. Triyono menyatakan jika media massa tidak independen, maka akan terdorong untuk memanipulasi fakta.

Menurut Triyono, media massa lebih besar porsinya dalam mengikuti arus berita menyangkut kepentingan kandidat. Sementara, persoalan yang terkait dengan publik sebagai pelaku justru terabaikan. "Maka yang terjadi jurnalisme pacuan kuda karena itu juga menarik diikuti konsumen," katanya.

Triyono menambahkan, tidak mudah menjaga netralitas media massa. Kepentingan sejumlah pihak pengelola dan problem ekonomi politik yang melingkupi media menjadikan netralitas sebagai pembicaraan yang terlalu moralistik. Secara internal individu pengelola media dimungkinkan memiliki kepentingan tertentu dalam kompetisi politik.

Selain itu, kedekatan personal dan keinginan untuk membantu kemenangan pihak-pihak yang memperebutkan jabatan. Secara eksternal, terdapat persosalan ekonomi politik yang sangat mungkin mempengaruhi kebijakan redaksional media. "Dalam wilayah ini, iklan-iklan politik dari kandidat tertentu bisa mempengarhi independensi pemberitaan," ujarnya.

ROFIUDDIN

Topik Terhangat: Serangan Penjara Sleman || Adi VS Eyang Subur || Harta Djoko Susilo ||Agus Martowardojo


Berita terpopuler lainnya:
Pemerintah Semarang Bangun Underpass Jatingaleh

Pemerintah Siapkan Aturan Pungutan OJK

Agus Martowardojo Terpilih, Rupiah Menguat

Peserta KLB Demokrat Mulai Tiba di Sanur

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya