SBY Diminta Serius Usut Penyerangan LP Cebongan
Rabu, 27 Maret 2013 15:24 WIB
Gedung Lapas Kelas II B Cebongan. TEMPO/Suryo Wibowo
TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta berani bersikap tegas dalam menuntaskan pengusutan kasus penyerbuan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. "Presiden harus meminta Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) segera mengumumkan hasil temuan," kata anggota Komisi Pertahanan dan Keamanan Dewan Perwakilan Rakyat, Tri Tamtomo, di kompleks parlemen Senayan, Rabu, 27 Maret 2013. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengatakan, saat ini publik sangat menunggu tegaknya keadilan dan ketegasan pemerintah dan menegakkan keadilan. Penyergapan pada empat tersangka pembunuhan di LP Cebongan, kata Tri, sudah mengganggu rasa aman masyarakat. Apalagi kejadiannya berlangsung di tempat yang berada dalam pengawasan pemerintah. Tak hanya segera menuntaskan penyelidikan, Tri berharap penegak hukum berani jujur mengungkap apa pun temuan yang diperoleh. Polisi tak perlu takut menyebutkan pihak-pihak yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. "Harus berani karena ini sebetulnya mudah." Tri berharap pemerintah SBY konsisten melaksanakan komitmen mengusut tuntas kasus pembunuhan.IRA GUSLINA SUFATopik Terhangat: Kudeta || Serangan Penjara Sleman || Harta Djoko Susilo || Nasib Anas Berita Lainnya: Firasat Buruk Pemindahan Tahanan Lapas Sleman Penyerangan LP Sleman Terencana, Ini Indikasinya BIN: Senjata Penyerang LP Sleman Bukan Standar TNI Siapa Tak Trauma Lihat Serangan Penjara Sleman
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
3 jam lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
6 jam lalu
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca Selengkapnya
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
1 hari lalu
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
1 hari lalu
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca Selengkapnya
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
2 hari lalu
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca Selengkapnya
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
4 hari lalu
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca Selengkapnya
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
5 hari lalu
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca Selengkapnya
Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
5 hari lalu
Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca Selengkapnya
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
5 hari lalu
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
6 hari lalu
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
1 jam lalu
1 jam lalu
1 jam lalu
4 jam lalu
6 jam lalu
6 jam lalu
9 jam lalu
22 jam lalu
22 jam lalu
23 jam lalu