Kapolri : Kasus Kapoltabes Yogya Diserahkan ke Polda

Reporter

Editor

Jumat, 13 Agustus 2004 17:19 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepala Kepolisian RI Jendral Da'i Bachtiar mengatakan pihaknya tidak akan mengirimkan timnya dari Mabes Polri untuk menangani kasus pengiriman kaus bergambar Megawati di Yogyakarta. Karena, kasus itu akan ditangani Markas Kepolisian daerah Yogya. "Kalau saya dengar laporan dari Kapolda Yogya, saya rasa tidak perlu," kata Da'i kepada wartawan usai salat Jumat (13/8). Laporan yang ia terima menyatakan Kapoltabes Yogyakarta Kombes Chondro Kirono, saudara iparnya menitipkan kaus di Mapoltabes Yogyakarta. Kapolda Yogya sudah memanggil Kapoltabes dan menjelaskan maslahnya. "Jadi ada hanyalah pengiriman barang melalui Kapoltabes," kata Da'i. Seperti diketahui sekitar 2.000 kaus bergambar Megawati di Mapolwiltabes Yogya sekitar bulan Juli lalu, pada pemilihan presiden putaran pertama. Menurut Condro, kaus itu milik adik iparnya yang dikirimkan dari Jakarta, tetapi alamatnya sulit dicari dititipkan di Mapoltabes Yogyakarta.Hari ini, panwaslu Yogyakarta sedang memintai keterangan Condro. Menanggapi hal itu Da'i katakan tidak keberatan. "Dalam konteks apapun kalau panwaslu memintai keterangan kita tidak keberatan," kata Da'i. Ia menegaskan dirinya sudah menyampaikan didalam Telegaram Rahasia, untuk menginstruksikan agar polisi bersikap netral. Tetapi, kata Da'i, harus dapat dipahami, institusi polri dekat dengan pengamanan. "Bisa kita pahami, kalau tentu masyarakat ingin agar benar-benar polri bertindak proporsional dan tetap menjaga netralitas. Artinya polri harus tetap pada jalurnya, bertugas penuh memberikan jaminan, bagi setiap tahapan pemilu," katanya.Martha Warta - Tempo News Room

Berita terkait

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

1 hari lalu

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

1 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

2 hari lalu

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

Ketua Bawaslu mengatakan jajarannya akan mengawasi media sosial pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

9 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

11 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

11 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

11 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

11 hari lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya