Anggota Dewan Desak Usut Aher dalam Kasus BJB  

Reporter

Editor

Muchamad Nafi

Selasa, 26 Februari 2013 21:01 WIB

Cover Majalah TEMPO "Runyam Aher Bank Dibobol".

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Lili Asdjudiredja, menilai kasus Bank Jabar Banten (BJB) yang membawa nama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan hampir sama dengan kasus Bank Century. "Kasus serupa tersebut perlu segera diselesaikan. Jika ingin memberantas korupsi, sesegera mungkin penegak hukum bertindak," kata Lili saat dihubungi Tempo, Selasa, 26 Februari 2013.

Menurut dia, jika Bank Indonesia sudah menyimpulkan pencairan kredit tersebut tidak memenuhi prosedur, jelas ada penyimpangan. "Harus segera diusut dan ditindaklanjuti oleh KPK," katanya.

Baginya, kejanggalan aliran dana tersebut sangat luar biasa. "Perusahaan kecil tapi bisa dapat kredit dengan jumlah besar, itu menimbulkan tanda tanya besar," kata Lili.

Pendapat senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Barat Herry Mei Oloan. Menurutnya, kasus Bank BJB yang melibatkan sang Gubernur ini perlu segera diaudit.

Herry menyatakan, tidak tahu kedalaman kasusnya sampai mana. Namun, jika dari cek prosedur ada penyalahgunaan tentu mesti diperiksa pihak berwenang. "Perlu ada transparansi, apakah dalam pencairan dana tersebut ada intervensi gubernur atau tidak," kata Herry.

Pemeriksaan selanjutnya yaitu mengenai aliran dana tersebut. Jika ada uang mengalir untuk kebutuhan kampanye maka ada penyalahgunaan wewenang. "Butuh audit lagi untuk mengecek apakah dana tersebut mengalir untuk kampanye atau tidak," kata Herry.

RISANTI

Berita terkait

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

2 menit lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

1 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

1 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

1 hari lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

1 hari lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

2 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

3 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

5 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

5 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya