Dukungan Bagi KarSa Tinggal Proses Administrasi

Reporter

Rabu, 20 Februari 2013 19:10 WIB

Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim terpilih, Soekarwo (kanan) dan Saifullah Yusuf (dua kiri) didampingi istri, beramahtamah dengan tamu undangan, usai pelantikan oleh Mendagri di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, (12/2). ANTARA/Eric Ireng

TEMPO.CO, Surabaya - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memastikan untuk mengusung pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode kedua, 2013-2018.


"Tentu kami dalam posisi mendukung, tut wuri handayani dengan aspirasi rakyat Jawa Timur," kata Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, usai menghadiri peringatan Hari Pers Nasional di Balai Wartawan Surabaya, Rabu, 20 Februari 2013.


Menurut Anas, sudah ada keputusan politik untuk mengusung KarSa dan hanya tinggal proses administrasi politik. Anas mengatakan dua hari lalu sudah menerima surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur tentang pencalonan KarSa. Surat tersebut akan menjadi bahan bagi Majelis Tinggi dan Dewan Pembina untuk diputuskan dalam rapat dan mengeluarkan rekomendasi.


Anas tidak bisa memastikan kapan rekomendasi itu turun. "Segera, tinggal rapat Majelis Tinggi, diketok dan siap rekomendasinya," ujarnya.


Sejak awal, kata Anas, DPP Partai Demokrat berharap agar Soekarwo kembali berpasangan dengan Saifullah Yusuf untuk periode kedua. Sebab perjalanan keduanya dalam memimpin Jawa Timur selama empat tahun ini memiliki kinerja yang baik. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan partai, masyarakat Jawa Timur berharap kelanjutan dan peningkatan kinerja pasangan KarSa pada periode kedua.


Advertising
Advertising

AGITA SUKMA LISTYANTI



Baca juga:
Gerindra Tak Yakin Jokowi Kalahkan Prabowo
Capres 2014, Jokowi Diibaratkan Sebagai Anak Macan
Peluang Rhoma Irama Jadi Calon Presiden
Mahfud Didukung Jadi Capres Alternatif
Mereka Yang Akan Meramaikan Panggung RI-1 2014













Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya