Ratusan Pulau di NTT Terancam Hilang  

Reporter

Sabtu, 16 Februari 2013 12:00 WIB

Pusat gempa Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT)(titik merah) berada 8.41 LS - 120.69 BT dengan episentrum 148 Km. bmg.co.id

TEMPO.CO, Kupang - Sedikitnya 719 dari 1.192 pulau di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terancam hilang. Sebab, ratusan pulau tersebut hingga saat ini belum diberina nama oleh pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Frans Salem, menegaskan penamaan pulau di NTT penting dilakukan agar tidak diklaim oleh pihak lain. “Pihak lain bisa mengklaim pulau di NTT sebagai milik mereka,” katanya, Sabtu, 16 Februari 2013.

Menurut Frans, pemerintah pusat telah memberikan tenggat agar memberikan nama sebagai identitas pulau hingga akhir 2010 lalu. Namun, baru 472 pulau yang telah diberi nama. Itu sebabnya, Frans meminta keseriusan pemerintah daerah untuk segera memberi nama untuk pulau-pulau di wilayahnya.

Frans juga menjelaskan bahwa dari jumlah pulau yang telah diberi nama, hanya sekitar 44 pulau yang berpenghuni, ditambah dua pulau yang dijaga aparat TNI Angkatan Darat, yakni Pulau Batek dan Pulau Ndana Rote, yang merupakan pulau terdepan yang berbatasan dengan Australia.

Adapun sebagian besar pulau lainnya, kalaupun ditempati, sifatnya sementara. Di antaranya dipakai oleh nelayan untuk tinggal sementara saat musim melaut.

Pemberian nama pulau, kata Frans, harus disesuaikan dengan sejarah atau budaya yang ada di daerah itu. Yang mengetahui sejarah pulau yang akan dinamakan adalah para kepala daerah. “Penamaan pulau itu kewenangan bupati, bukan gubernur,” ujarnya.

Pemerintah NTT, katanya, telah menyurati Bupati untuk segera menamakan pulau-pulau tersebut, tapi hingga sekarang belum semua pulau diberi nama. Frans menyarankan agar pemerintah kabupaten membentuk tim khusus.

YOHANES SEO

Berita terkait

PBB Verifikasi 16.056 Nama Pulau di Indonesia

19 Agustus 2017

PBB Verifikasi 16.056 Nama Pulau di Indonesia

Verifikasi pulau dan nama pulau terus dilakukan untuk kepastian geografi Indonesia.
Saat ini masih ada 1.448 pulau yang namanya belum dibakukan.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Laporkan 16.056 Pulau Bernama ke PBB

17 Agustus 2017

Pemerintah Laporkan 16.056 Pulau Bernama ke PBB

Indonesia telah memverifikasi sebanyak 2.590 pulau bernama untuk dapat dilaporkan ke PBB.

Baca Selengkapnya

Rudiantara Resmikan BTS di Pulau Miangas, Warga Perbatasan Akses 4G

1 Agustus 2017

Rudiantara Resmikan BTS di Pulau Miangas, Warga Perbatasan Akses 4G

Dalam beberapa tahun terakhir, Miangas baru dapat mengakses jaringan 2G.

Baca Selengkapnya

Kapal Sulit Sandar, Warga Karamian Pindah Perahu dengan Meloncat

29 Juni 2017

Kapal Sulit Sandar, Warga Karamian Pindah Perahu dengan Meloncat

Bila ada penumpang ke Karamian, kapal terpaksa buang sauh sekitar 2 mil dari pantai.

Baca Selengkapnya

Distribusi Rupiah di Daerah Terluar dan Terpencil, Begini Caranya

13 April 2017

Distribusi Rupiah di Daerah Terluar dan Terpencil, Begini Caranya

Hingga saat ini, telah dilakukan secara bersama-sama 23 kegiatan
pendistribusian uang Rupiah ke daerah terluar dan terpencil di
wilayah NKRI.

Baca Selengkapnya

Kementerian Kelautan Verifikasi 111 Pulau Terluar Indonesia  

3 Februari 2017

Kementerian Kelautan Verifikasi 111 Pulau Terluar Indonesia  

KKP memiliki sejumlah program prioritas pada 2017, salah satunya melakukan verifikasi, pendataan, hingga sertifikasi atas 111 pulau terluar Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Diminta Batasi Pengelolaan Pulau ke Swasta  

20 Januari 2017

Pemerintah Diminta Batasi Pengelolaan Pulau ke Swasta  

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan negara perlu segera membatasi pengelolaan pulau-pulau kecil dari tangan swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia Akan Daftarkan 1.106 Pulau ke PBB

17 Januari 2017

Indonesia Akan Daftarkan 1.106 Pulau ke PBB

Penguasaan pulau oleh perusahaan atau perseorangan maksimal 70 persen. Sisanya dikuasai oleh negara.

Baca Selengkapnya

Menteri Tjahjo Minta Penyewaan Pulau oleh Asing Ditinjau  

12 Januari 2017

Menteri Tjahjo Minta Penyewaan Pulau oleh Asing Ditinjau  

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah
meninjau ulang kontrak penyewaan pulau oleh pihak asing.

Baca Selengkapnya

Menteri Agraria: Orang Asing Boleh Kelola Pulau, Asal...

11 Januari 2017

Menteri Agraria: Orang Asing Boleh Kelola Pulau, Asal...

Nantinya, ujar Sofyan, akan terdapat mekanisme apabila terdapat pihak yang ingin mengelola pulau-pulau itu.

Baca Selengkapnya