Anis Matta Harus Bersihkan Kader Yang Nakal

Reporter

Editor

Eni Saeni

Jumat, 1 Februari 2013 19:10 WIB

Presiden PKS Anis Matta. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang baru, Anis Matta, punya pekerjaan rumah berat yang sedang menunggu. "Salah satunya membersihkan kader partai yang nakal," kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko pada Tempo, Jumat, 1 Februari 2013.

Menurut dia, Anis harus memastikan praktik-praktik suap serupa tidak terjadi pada kader PKS yang menjabat kepala eksekutif. Anis juga harus melakukan kontrol pada sumbangan-sumbangan yang masuk di PKS. "Sebelumnya mereka jadi ustadz dapat sumbangan adalah hal yang lumrah. Tapi ketika menjadi pejabat publik, itu gratifikasi" katanya.

Danang percaya Anis bisa melakukan pembersihan ini. Karena Anis dipandang sebagai salah satu kader PKS yang punya pengarus besar di partai ini. Meski rekam jejak dan profilnya tak sempurna.

Anis, misanya pernah disebut terlibat kasus suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID), yang melibatkan Wa Ode Nurhayati. Wa Ode menuding Anis Matta, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PKS, telah menyalahhgunakan wewenang untuk menetapkan alokasi dana proyek tersebut.

Anis Matta dianggap memaksa Menteri Keuangan untuk menandatangani surat yang bertentangan dengan rapat Badan Anggaran. Tudingan Wa Ode ini disampaikannya usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Atau profil Anis Matta yang dipandang lebih mewah dari kader PKS lainnya. Majalah Tempo pernah edisi 27 Februari 2012 pernah menulis koleksi Rolex Anis Matta. Politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengaku punya satu jam tangan merek Rolex sejak pertama kali menjadi anggota DPR, pada 2004. Harganya, menurut Anis, tak lebih dari Rp 100 juta. "Tapi kan kita tidak bisa mengatakan Anis itu korup atau tidak dari gaya hidupnya," ujar Danang.

Sebelumnya, PKS hari ini mengumumkan pengukuhan presidennya yang baru, Anis Matta. Ini setelah presiden sebelumnya, Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 29 Januari lalu dalam kasus impor daging di Kementerian Pertanian. Luthfi pun langsung mengundurkan diri.

FEBRIANA FIRDAUS




Berita Terpopuler Lainnya:
Yusuf Supendi: Kok, Kaget PKS Terlibat Suap?

Impor Renyah 'Daging Berjanggut'

Skandal Daging Berjanggut, Laporan Tempo 2011

Sebut Suap Daging Musibah, Tiffatul Dikecam

Presiden PKS Ditangkap, Apa Kata Hilmi Aminuddin

Marzuki Alie: Luthfi Hasan Itu yang Mana, Ya?

Berita terkait

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

1 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

2 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

5 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

7 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

32 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

32 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

38 hari lalu

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.

Baca Selengkapnya

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

40 hari lalu

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?

Baca Selengkapnya

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

41 hari lalu

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

42 hari lalu

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,

Baca Selengkapnya