KPU Tetapkan Lima Pasang Calon Gubernur NTT  

Reporter

Editor

Zed abidien

Kamis, 31 Januari 2013 11:32 WIB

Frans Lebu Raya. FOTO ANTARA/Nyoman Budhiana

Tempo.Co - Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur menetapkan lima dari enam pasang calon gubernur periode 2013-2018. Satu bakal calon gubernur dinyatakan gugur, karena tidak memenuhi syarat.

Penetapannya melalui rapat pleno yang digelar KPU NTT, Kamis, 31 Januari 2013. "Hanya lima pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT yang penuhi syarat pencalonan," kata Ketua KPU NTT, Johanes Depa, Kamis, 31 Januari 2013.

Lima pasangan calon adalah Frans Lebu Raya-Beny Litelnony yang diusung PDIP, Esthon Foenay-Paul Tallo diusung Gerindra dan PDS, Beny K Harman-Welem Nope dari Demokrat, Ibrahim Medah-Melki Laka Lena dari Golkar, dan Christian Rotok-Paul Liyanto dari independen.

Dengan penetapan ini, satu pasangan calon yang mendaftar ke KPU dinyatakan gugur, karena tidak memenuhi syarat pencalonan. Pasangan calon itu yakni Beny Bosu dan Melkianus Adoe. "Tidak semua persyaratan dimasukkan dan lengkap sehingga dinyatakan gugur," kata juru bicara KPU NTT, Djidon de Haan.

Menurut dia, persyaratan pasangan calon itu yang tidak lengkap, yakni formulir B1 dan B2 yang seharusnya ditandatangi pimpinan 15 partai politik pengusung, namun hanya ditandatanganin oleh enam parpol, sedangkan sembilan lainnya tidak lengkap.

"Ada yang membubuhi cap, ada juga yang tidak membubuhi cap dan tanda tangan serta ada juga yang berbeda nama yang dimasukkan dengan SK yang ada," katanya.

YOHANES SEO

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya