TEMPO.CO, Jakarta - Meski gagal di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara, Pemerintah Kabupaten Blitar tetap bersikukuh meminta agar Gunung Kelud masuk wilayahnya. Juru bicara Pemerintah Kabupaten Blitar Joni Setiawan mengatakan upaya untuk memperjuangkan hak kepemilikan Gunung Kelud akan terus dilakukan sampai kapan pun.

PTUN menolak gugatan mereka dengan dalih Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/113/KPTS/2002 soal penetapan Kelud sebagai wilayah Kabupaten Kediri belum memiliki kekuatan hukum. "Penolakan PTUN justru memperkuat bahwa SK Gubernur lemah," kata Joni kepada Tempo, Jumat, 4 Januari 2013.

Saat ini, Pemerintah Blitar tengah mempersiapkan sejumlah senjata baru. Menurut Joni, pihaknya akan mendekati Kementerian Kehutanan dan Pertanian untuk membahas penetapan wilayah. Tidak hanya itu, Pemerintah Blitar juga tengah berancang-ancang mempidanakan Bupati Kediri Haryanti Sutrisno atas tuduhan merusak hutan lindung di wilayah Perum Perhutani Blitar di kaki Gunung Kelud.

Kawasan tersebut diklaim telah rusak parah akibat pembangunan infrastruktur wisata Kelud oleh Pemerintah Kediri. "Administratur Perhutani Blitar sudah berkoordinasi dengan kami untuk mempidanakan Kediri," kata Joni.

Namun, Pemerintah Kabupaten Kediri menanggapi dengan dingin ancaman tersebut. Mereka menganggap sengketa gunung itu telah berakhir dengan ditolaknya gugatan hukum oleh PTUN. Mereka juga tidak merasa telah merusak wilayah Perhutani Blitar, mengingat penetapan batas tersebut telah diputuskan Gubernur. "Mau apa lagi? Kelud sudah menjadi milik kami," kata Kepala Bagian Humas Pemerintah Kediri, Eddie Purwanto.

HARI TRI WASONO