TEMPO.CO, Yogyakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menolak kenaikan tarif dasar listrik sebesar 15 persen yang akan diberlakukan pemerintah mulai 1 Januari 2013 untuk pelanggan 1.300 kilowatt. "Efek domino kenaikan TDL banyak. Selain mempengaruhi semua harga di pasaran, termasuk harga sembako menjadi naik, yang rugi jelas masyarakat," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, saat ditemui di kantor PP Muhammadiyah Jalan Cik Dik Tiro Yogyakarta, Kamis, 3 Januari 2013.

Din pun meminta agar kebijakan untuk menaikan TDL tersebut dipertimbangkan kembali. "Kalau minyak dan gas serta mineral dan batubara dikuasai oleh negara, enggak akan terjadi kenaikan seperti ini," kata Din.

Menurut Din, 79 persen minyak dan gas Indonesia dikuasai asing. Kondisi tersebut mengakibatkan pemborosan besar-besaran perekonomian negara. Padahal, jika pengolahan minyak, gas, mineral, batu bara, dan emas itu diakumulasikan, akan mencapai nilai kekayaan negara Rp 3.500 triliun. "Sepuluh persen saja dikelola dengan optimal akan menjadi kekuatan ekonomi negara. Sayangnya, itu tak terjadi," ucap Din.

Din mengatakan, langkah yang harus dilakukan adalah jihad konstitusi, yakni meluruskan peraturan perundang-undangan. Salah satunya, mengajukan judicial review UU Minyak dan Gas yang sudah disetujui DPR. Rencananya, pengajuan akan dilakukan akhir Januari mendatang.

"UU lain yang semestinya juga diterapkan hal yang sama adalah UU tentang Mineral dan Batu Bara, UU tentang Sumber Daya Alam, juga UU tentang Panas Bumi," kata Din.

PITO AGUSTIN RUDIANA