Benny Harman Maju ke Pemilihan Gubernur NTT  

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Kamis, 3 Januari 2013 10:52 WIB

Benny K. Harman. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Kupang - Hingga hari terakhir pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2013 -2018, ada enam pasangan calon yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum setempat. "Sampai hari terakhir, ada enam pasangan calon yang telah mendaftar ke KPU," kata Ketua KPU NTT, Johanes Depa, Kamis, 3 Januari 2013.

Pendaftaran pasangan calon dibuka sejak 26 Desember 2012 hingga 2 Januari 2013. Keenam pasangan calon yang terdaftar itu yakni Frans Lebu Raya-Benny Alexander Litelnony yang diusung PDI Perjuangan dan empat parpol yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan.

Esthon Leyloh Foenay-Paul Edmund Tallo diusung Partai Gerindra dan PDS. Kemudian, Christian Rotok-Abraham Paul Liyanto pasangan independen. Pasangan calon berikutnya, Ibrahim Agustinus Medah-Emanuel Melkiades Laka Lena yang diusung Partai Golkar.

Benny Kabur Harman-Wellem Nope dicalonkan Partai Demokrat dan lima partai lainnya yang tergabung dalam Koalisi NTT Bangkit. Benny K Harman merupakan anggota DPR dan mantan Ketua Komisi III DPR. Pasangan keenam, Benediktus Bosu-Melkianus Adoe, diusung 15 partai nonparlemen di DPRD NTT yang tergabung dalam Koalisi Kebhinekaan.

Setelah masa pendaftaran, menurut dia, KPU akan meneliti dan mengklarifikasi persyaratan yang diajukan oleh pasangan calon hingga 10 Januari 2013 mendatang. "Jika ditemukan masih ada kekurangan, perlu dilengkapi oleh pasangan calon," katanya.

Sesudah semuanya dilengkapi pasangan calon, pada 30 Januari 2013, KPU akan menetapkan pasangan calon yang lolos verifikasi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur NTT periode 2013-2018.

YOHANES SEO

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya