Presiden Berwenang Mengangkat Jaksa Agung

Reporter

Editor

Senin, 12 Juli 2004 23:13 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Dalam rapat kerja tentang Rancangan Undang-Undang Kejaksaan Agung Republik, Senin (12/7), Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah Indonesia yang diwakili Jaksa Agung, MA Rachman serta Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ahza Mahendra, sepakat untuk memberikan kewenangan penuh kepada Presiden untuk mengangkat Jaksa Agung. Rapat juga menyetujui, Jaksa Agung tidak hanya berasal dari jaksa karier, tergantung dari keputusan Presiden. Soal pembentukan komisi pengawas kinerja Jaksa Agung, anggota dewan tampak tidak mengunjukkan giginya. Karena sejak awal berembus desakan pembentukan komisi itu. Tapi kali ini anggota dewan dan pemerintah hanya menyepakati, presiden dapat atau tidak membentuk komisi itu. Bentuk, struktur dan kewenangan komisi itu jika terbentuk juga diserahkan sepenuhnya kepada Presiden."Seluruh masalah krusial itu diselesaikan lewat mekanisme lobi," kata Zain Badjeber, Ketua Badan Legislasi DPR. Ketika ditanya tentang kewenangan presiden dan tidak diterimanya usulan pemerintah dalam hal Jaksa Agung yang harus berasal dari jaksa karier, Yusril juga hanya berkomentar, "tidak ada pendapat lagi, sudah selesai menjadi undang-undang. Tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan". Rencananya, RUU akan disahkan pada Rapat Paripurna pada Kamis (15/7). Indra Darmawan - Tempo News Room

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

14 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

17 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

18 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

20 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

1 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya