Warga di Pantai Panjang, Bengkulu. TEMPO/Gunawan Wicaksono
TEMPO.CO, Bengkulu - Setelah lowong selama dua tahun, Bengkulu akhirnya punya gubernur setelah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melantik Junaidi Hamzah sebagai gubernur definitif pada Senin, 17 Desember 2012.
"Junaidi merupakan kepala daerah yang unik karena selama dua tahun dilantik sebanyak tiga kali," kata Gamawan dalam sambutannya. Sebelumnya, Junaidi adalah wakil gubernur, kemudian menjadi pejabat gubernur, dan hari ini menjadi gubernur.
Kekosongan kepala pemerintahan daerah itu disebabkan Gubernur Agusrin Maryono Najamudin tersangkut perkara korupsi. Agusrin terjerat perkara korupsi penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dalam APBD 2004 di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu senilai Rp 21,3 miliar.
Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan vonis 4 tahun penjara. Agusrin lalu mengajukan peninjauan kembali, namun Mahkamah Agung menolaknya. Usaha Agusrin menggugat putusan pemberhentiannya oleh Presiden juga ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara.
Kepada Agusrin, Menteri Gamawan atas nama pribadi dan pemerintah mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama ini. "Semoga saja musibah yang dialami Saudara Agusrin menjadi pelajaran bagi kita semua," ujarnya.
Adapun Junaidi Hamzah, ditemui seusai pelantikan, mengucapkan syukur atas jabatan barunya tersebut. "Ini adalah amanah, saya akan menjalankan amanah ini sebaik-baiknya," kata dia.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
