GP Ansor Jember Jagokan Gus Ipul Jadi Gubernur  

Reporter

Senin, 17 Desember 2012 10:53 WIB

Syaefullah Yusuf. TEMPO/Wisnnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jember - Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjagokan Syaifulah Yusuf sebagai calon gubernur Jawa Timur. Hal itu muncul dalam rapat kerja GP Ansor Jember yang berakhir Senin, 17 Desember 2012.

Usulan agar Syafullah, yang akrab dengan sapaan Gus Ipul, didapuk menjadi calon gubernur pertama kali dimunculkan oleh Ketua Barisan Ansor Serba Guna (Banser) Jember, Lutfi. "Gus Ipul adalah kader Ansor terbaik yang berpengalaman di legislatif maupun eksekutif. Kami tidak ragu lagi mengusulkan beliau menjadi calon gubernur dari NU," kata Alif.

Usulan Alif itu langsung didukung oleh 31 pengurus Ansor dari 31 kecamatan di Jember. Mereka mendesak agar pengurus cabang GP Ansor Jember menerbitkan rekomendasi bahwa Gus Ipul sebagai satu-satunya calon gubernur Jawa Timur dari kalangan nahdliyin dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2013.

“Selama ini Gus Ipul terbukti mampu mengakomodasi aspirasi warga NU Jawa Timur," ujar pengurus Ansor Kecamatan Mayang, Hafit Izza.

Ketua Umum GP Ansor Jember, Ayub Junaidi, mengatakan akan melanjutkan usulan para pengurus Ansor itu dengan surat rekomendasi. "Karena ini amanah, rekomendasi pencalonan Gus Ipul akan segera kami terbitkan dan kami kirimkan kepada PWNU, DPW Ansor, dan DPW PKB Jawa Timur," ujarnya.

Menurut Ayub, rekomendasi menjadi penting karena dalam beberapa waktu terakhir banyak spanduk dan baliho yang berisi pencalonan kader NU lainnya selain Gus Ipul. Pemasangan spanduk dan baliho itu mengatasnamakan pemuda NU. "Padahal hanya GP Ansor wadah kader muda NU yang menjadi badan otonom di bawah payung NU," tutur Ayub.

MAHBUB DJUNAIDY

Terpopuler:
Merasa Disudutkan, Anas 'Minta Tolong' SBY

Choel Gemar Koleksi Mobil Mewah

Begini Jokowi Sebelum Berjingkrak di Guns N' Roses

'Ruhut Itu Jeruk Makan Jeruk'

Hillary Clinton Gegar Otak

Guns N' Roses 'Nyanyikan' Lagu Indonesia Raya

Fan Guns N Roses Enggak Lupa Salat

Ada Fenomena Alam Menarik di Tahun Baru Nanti

Choel Tak Tahu Andi dan Rizal Kakak Kandungnya

Jokowi Pakai Kaus Lambang Guns N' Roses

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya