KPK Masih Tunggu Puteh

Reporter

Editor

Jumat, 9 Juli 2004 13:07 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu kedatangan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh. Puteh dipanggil untuk yang kedua kalinya setelah tidak memenuhi panggilan pertama (6/7). Sampai pukul 12.00 WIB, Puteh masih belum muncul di KPK. Wakil Ketua KPK Erry Riana Hardjapamekas mengatakan masih menunggu kedatangan Abdullah Puteh sampai sore nanti (setelah salat Jumat). "Saya tidak tahu beliau ada dimana. Yang penting kami tetap menunggu," kata Erry kepada wartawan di lobi KPK, Jumat (9/7). Menurut Erry, pihaknya belum bisa menentukan keputusan apa yang akan diambil KPK. Hal itu masih menunggu perkembangan hari ini, apakah Puteh datang atau tidak. "Kami akan menggunakan kewenangan secara proporsional. Sesuai dengan keperluannya saja," kata Erry. Erry mengungkapkan KPK mengirim surat panggilan kedua segera setelah pada pemanggilan pertama, Puteh tidak datang. "Kami mengirim sesuai aturan. Melalui surat, fak juga kami kirim. Dan sudah ada yang menerimanya," katanya. Erry juga mengutarakan keputusan selanjutnya terhadap Puteh akan diambil hari ini setelah menggelar rapat pimpinan. "Menunggu datang atau tidak, baru bisa memutuskan apakah memerintahkan untuk non-aktif atau melakukan upaya lain. Keputusan itu hari ini," tegas dia. Erry membantah kalau pemerintah dinilai mencoba menghalangi proses hukum terhadap Puteh. "Kami hanya mempunyai kewenangan hukum, tidak mempunyai kewenangan politik. Politik dan administrasi negara diluar KPK," tandasnya. Angelus Tito ? Tempo News Room

Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

16 Desember 2022

Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad menilai almarhum Haji Lulung sosok yang pemberani

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

7 November 2017

Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberhentikan Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI yang terlibat korupsi UPS.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

PDIP Tunggu Penjelasan Operasi Tangkap Tangan Wali Kota Batu  

16 September 2017

PDIP Tunggu Penjelasan Operasi Tangkap Tangan Wali Kota Batu  

Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa
Timur masih menunggu kepastian kabar penangkapan Wali Kota Batu
Edi Rumpoko.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya