Mahfud Mundur dari Ketua MK

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Jumat, 23 November 2012 05:27 WIB

Ketua MK Mahfud MD memberikan keterangan pers terkait bentrokan Sampang di Jakarta, (29/8). Bersama sejumlah tokoh dari Keluarga Besar Alumni Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII), mereka mendesak Pemerintah mengusut dan menuntaskan sesuai hukum yang berlaku bentrokan di Dusun Nangkernang, Sampang, Madura. ANTARA/Dhoni Setiawan

TEMPO.CO , Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan telah melayangkan surat pengunduran diri sebagai Ketua MK ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Sudah saya kirim dua bulan lalu, tepatnya 1 Oktober 2012," kata Mahfud di kantornya, Kamis 22 November 2012. Dalam surat pemberitahuan tersebut, Mahfud menyatakan tidak akan memperpanjang masa jabatannya sebagai Ketua MK pada April 2013.

Selanjutnya, pemilihan Ketua MK akan dilakukan secara internal oleh hakim konstitusi pada 31 Maret 2013. Adapun Mahfud dilantik sebagai hakim konstitusi pada 1 April 2008.

Mahfud menjelaskan, surat pemberitahuan pengunduran dirinya sebagai Ketua MK sejalan dengan Undang-undang Mahkamah Konstitusi. Aturan itu menyebutkan, Ketua MK wajib memberitahukan kepada DPR enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Selama menjalankan tugas sebagai hakim konstitusi, Mahfud mengaku senang. "Karena MK sangat disegani dan powerfull," ujarnya.

Namun, Mahfud melanjutnya, dirinya harus berhenti ketika sedang senang. "Bila diteruskan, yang senang akan jadi sesat," katanya.

Mahfud menambahkan, pengunduran dirinya sebagai hakim konstitusi tak ada kaitannya dengan isu pencalonan dirinya sebagai presiden pada Pemilu 2014.

FRANSISCO ROSARIANS

Berita terpopuler lainnya:
Marzuki Alie: Mahasiswa di Jerman Seperti Maling
Marzuki Alie Balas Kritik PPI Jerman

Deddy Mizwar Kaget Ada Dana Century di Rekeningnya

Aktivis Ajak Warga Stop Nonton Metro TV Sehari

Marzuki Alie Luruskan Pernyataan Mahasiswa Maling

17 Kicauan Wapres Boediono Soal Century

Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

11 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

11 jam lalu

Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan kekhawatirannya soal RUU MK yang telah disahkan di tingkat 1 dan selangkah lagi disahkan jadi UU.

Baca Selengkapnya

Ketua MKMK Heran Revisi UU MK Selalu Utak-atik Syarat Umur hingga Jabatan Hakim

11 jam lalu

Ketua MKMK Heran Revisi UU MK Selalu Utak-atik Syarat Umur hingga Jabatan Hakim

Palguna heran mengapa setiap revisi UU MK yang dipermasalahkan adalah persoalan yang tak ada relevansinya dengan penguatan MK sebagai peradilan yang berwibawa dan merdeka.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

16 jam lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

16 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

19 jam lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

21 jam lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

22 jam lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

1 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

1 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya