TEMPO.CO, Depok - Mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengaku gerah melihat aparat keamanan yang tidak tegas dalam melerai peristiwa kerusuhan. Sering kali polisi hanya menjadi penonton ketika masyarakat mulai brutal dan saling menghancurkan karena dianggap takut melanggar hak asasi manusia.
"Kalau ditanya kenapa tidak bertindak, polisi akan menjawab takut melanggar hak asasi. Kalau begitu pelajari lagi hak asasi," katanya usai memberikan kuliah umum bertema Konflik dan Konsolidasi Demokrasi Indonesia di kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu, 14 November 2012.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia ini menegaskan, jika memang alasannya hak asasi, maka para polisi harus belajar kembali undang-undang tentang hak asasi manusia. Dari sepuluh hak dalam undang-undang itu, sebuah pasal menegaskan kewenangan aparat keamanan melindungi hak orang lain.
"Pasal J menerangkan, semua orang memiliki kewajiban menghargai hak orang lain sesuai hukum," katanya. Saat ini perilaku masyarakat semakin melenceng dari asas demokrasi Indonesia. Masyarakat sering main hakim sendiri jika ada sebuah permasalahan.
Itu akibat pemerintah tidak mampu memutuskan sesuatu secara demokratis sehingga rakyat mengambil keputusan sendiri. Kalau ada masalah, kata Kalla, menyerang kantor camat, kantor bupati. "Kalau polisi melarang, polisi akan diserang," katanya.
Polisi sebagai aparat keamanan akhirnya menjadi penonton. Padahal, tangan personel itu dilengakapi senjata. Kondisi seperti ini yang membuat Kalla gerah. "Kalau ada yang bakar tangkap saja, tembak," katanya. Sebab, perbuatan itu (bakar) melanggar HAM. "Untuk apa senjata dibeli kalau bukan untuk menembak."
Namun, Kalla mengimbau polisi tidak keterlaluan menembak sampai orang meninggal. "Tembak kakinya, ke atas (udara), atau apalah," katanya. Pasalnya, jika aparat dan pemerintah tidak mampu menangani kerusuhan, Indonesia akan berada dalam hukum rimba. "Maka terjadilah hukum rimba di Indonesia."
Kalla mencatat, sejak permulaan era Reformasi hingga saat ini ada sebanyak 15 konflik besar di Indonesia. Di antaranya, Poso, Ambon, dan Lampung. Sepuluh konflik di antaranya dikarenakan masyarakat kecewa terhadap pemerintah.
ILHAM TIRTA
Berita terkait
Orang Jawa Banyak Jadi Penduduk di Kaledonia Baru yang Kini Dilanda Kerusuhan
4 jam lalu
Mayoritas penduduk Kaledonia Baru adalah orang Jawa. Kini kolonial Prancis tersebut sedang dilanda kerusuhan terburuk dalam 30 terakhir.
Baca SelengkapnyaKaren Agustiawan Didakwa Korupsi Pengadaan LNG, Jusuf Kalla Ungkap Faktor yang Bikin Pertamina Merugi
21 jam lalu
Jusuf Kalla mengatakan bila direktur perusahaan harus dihukum karena merugi, maka seluruh BUMN Karya harus dihukum.
Baca SelengkapnyaKaledonia Baru Dilanda Kerusuhan Massal, Prancis Tetapkan Keadaan Darurat
21 jam lalu
Prancis memberlakukan keadaan darurat di Kaledonia Baru menyusul kerusuhan yang menewaskan anggota polisi.
Baca SelengkapnyaBersaksi di Pengadilan Tipikor, Jusuf Kalla Bingung Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi Pengadaan LNG
23 jam lalu
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengatakan Karen Agustiawan sebagai Dirut Pertamina menjalankan perintah presiden.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla Hadir di PN Tipikor, Bersaksi untuk Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan
1 hari lalu
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla alias JK hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi di Pertamina
Baca Selengkapnya82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi
1 hari lalu
Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group, sebelum menjadi politisi, dua kali sebagai wapres.
Baca SelengkapnyaJK Jadi Saksi Meringankan Karen Agustiawan di Sidang Korupsi LNG Pertamina Hari Ini
1 hari lalu
Jusuf Kalla alias JK akan bersaksi dalam sidang dugaan korupsi pengadaan gas alam cair (LNG) dengan terdakwa eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan
Baca Selengkapnya82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan
1 hari lalu
Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla Akan Hadir sebagai Saksi Meringankan di Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan
1 hari lalu
Jusuf Kalla akan hadir sebagai saksi meringankan dalam sidang dugaan korupsi pengadaan LNG dengan terdakwa Karen Agustiawan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas
2 hari lalu
Sri Mulyani mengungkapkan pertemuannya dengan SBY membahas berbagai hal
Baca Selengkapnya