TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Sekretariat Negara mempublikasikan catatan pemberian izin penyelidikan dan penyidikan pejabat negara atau anggota dewan yang terlibat kasus hukum. Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan partai yang paling banyak terlibat kasus hukum adalah Golkar, PDI Perjuangan, dan Demokrat.
"Data ini bukan untuk membuka aib orang. Tapi mari kita sama-sama mengawal anggaran," kata Dipo di kantornya, Jumat, 28 September 2012.
Sekretariat mencatat, sepanjang masa pemerintahannya, Presiden SBY telah menerbitkan 176 izin pemeriksaan pejabat dan anggota dewan yang terlibat kasus hukum. Sebanyak 79 persen adalah kasus korupsi, sisanya kasus pidana lain.
Politikus Golkar paling banyak terlibat kasus. Sekretariat mencatat, SBY menerbitkan izin pemeriksaan bagi 64 politikus Golkar atau 36 persen. Menyusul di urutan kedua adalah PDI Perjuangan. Presiden mengeluarkan izin pemeriksaan bagi 32 politikus PDI Perjuangan, atau 18 persen dari total keseluruhan.
Di urutan ketiga ada partai Demokrat, sebanyak 20 orang atau 11 persen. Menyusul kemudian PPP sebanyak 17 orang atau 9,65 persen, PKB 9 orang atau 5 persen, PAN 7 orang atau 3,9 persen, PKS 4 orang atau 2,27 persen, dan PBB 2 orang atau 1,14 persen. Sekretariat tak memerinci apakah semua politikus itu hanya terlibat kasus korupsi.
Dipo menambahkan, data tersebut dipublikasikan sebagai laporan kepada publik atas setiap izin yang diterbitkan Presiden. Ia membantah publikasi tersebut sebagai upaya menjatuhkan partai lain. "Saya bicara berdasarkan data dan fakta. Tidak ada maksud membuka aib siapa-siapa," ujarnya.
