TEMPO Interaktif, Jakarta:Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) siang ini. Pasalnya, pertai berbasis kaum Nahdliyin tersebut menilai Surat Keputusan (SK) KPU No.36 tahun 2004 tentang calon presiden dan calon wakil presiden sangat diskriminatif dan melanggar HAM. Demikian dikatakan oleh ketua tim kuasa hukum PKB Ikhsan Abdullah kepada Tempo News Room, Kamis (27/5) pagi. Menurut dia, secara resmi pengaduan ke Komnas HAM ini baru dilakukan."Rencananya Gus Dur juga akan datang pukul 13:00 WIB nanti," kata dia. Selain Gus Dur sendiri yang akan datang, ketua tim kuasa hukum PKB tersebut juga akan datan bersama Wakil Ketua Umum PKB Mahfud MD.Perihal pengajuan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) atas SK KPU No.36 tahun 2004, Ikhsan menjelaskan kemungkinan PKB akan mengajukan hal ini pada Senin pekan depan. "Kami tunggu SK dari Panwaslu," ujarnya.Selain mengajukan judicial review, PKB juga akan meminta fatwa dari MA mengenai SK mana yang akan dipakai apakah SK KPU atau SK Panwaslu. "Karena dua-duanya final dan mengikat," tandasnya. Poernomo G. Ridho
Pemilihan UmumPemilu Presiden 2014Partai Kebangkitan Bangsa | PKBMahkamah AgungKomisi Nasional Hak Asasi Manusia | Komnas HAMKomisi Pemilihan Umum | KPU
Berita terkait
KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan
1 hari lalu
Tim Jaksa KPK telah menyerahkan memori banding dalam perkara yang menjerat Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan.
Baca SelengkapnyaSoal Pemberhentian Hasbi Hasan, Wakil Ketua Mahkamah Agung Sebut Tunggu Putusan Inkrah
1 hari lalu
Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Suharto buka suara soal rencana pemberhentian Sekretaris MA Hasbi Hasan.
Baca SelengkapnyaProfil Suharto, Wakil Ketua Mahkamah Agung Non-Yudisial yang Dilantik Jokowi
2 hari lalu
Presiden Jokowi melantik Suharto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung atau MA Non- Yudisial yang baru. Berikut profilnya.
Baca SelengkapnyaSah Jadi Wakil Ketua MA, Hakim Agung Suharto Janji Emban Amanah dengan Baik
2 hari lalu
Suharto menggantikan Sunarto yang dilantik menjadi Ketua MA Bidang Yudisial pada 3 April 2024.
Baca SelengkapnyaDilantik Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung
2 hari lalu
Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung atau MA Non Yudisial Suharto di Istana Negara, Rabu, 15 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaKPK Ungkap Alasan Belum Tahan Windy Idol di Kasus TPPU Hasbi Hasan
3 hari lalu
Windy Idol berstatus sebagai tersangka TPPU sejak Januari 2024.
Baca SelengkapnyaEksepsi Eks Hakim Agung Gazalba Saleh Soal Dakwaan Terima Uang Rp 37 Miliar untuk Penanganan PK di MA
3 hari lalu
Mantan hakim agung MA Gazalba Saleh memberikan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa KPK soal penerimaan uang Rp 37 miliar.
Baca Selengkapnya31 Tahun Lalu Marsinah Ditemukan Meninggal, Salah Satu Pelanggaran HAM Berat yang Belum Tuntas
7 hari lalu
Marsinah, buruh perempuan yang ditemukan meninggal karena siksaan. Siapa pelaku yang membunuhnya dengan luka tembak?
Baca SelengkapnyaKY Ungkap Hasil Investigasi Sementara Dugaan Pimpinan Mahkamah Agung Ditraktir Pengacara
8 hari lalu
Pimpinan Mahkamah Agung (MA) dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) atas dugaan pelangaran kode etik hakim karena ditraktir pengacara
Baca SelengkapnyaAlasan Mahkamah Agung Tak Lagi Publikasikan Putusan Cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan
9 hari lalu
Juru bicara Mahkamah Agung Suharto mengatakan sejak putusan cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan dimuat di direktori, sudah diunduh sebanyak 623.766 kali.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
