TEMPO.CO, Jakarta – Mirwan Amir bukan kali ini saja menjadi sorotan. Sebelumnya, ia juga disebut-sebut dalam sejumlah kasus korupsi yang melibatkan koleganya di Dewan Perwakilan Rakyat.
Dugaan keterlibatan Mirwan dalam sejumlah kasus korupsi itu pernah disampaikan oleh Mindo Rosalina Manulang, mantan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri. Perusahaan ini milik terpidana kasus suap pembangunan Wisma Atlet pada 2009, Muhammad Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat.
Dalam kasus Wisma Atlet, Mindo menjadi terpidana dan sudah divonis 2,5 tahun penjara pada September 2011. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pun memvonis Nazaruddin empat tahun sepuluh bulan penjara serta denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan pada April 2012.
Dalam sidang Nazaruddin, Mindo juga mengungkapkan bahwa Angelina menyebut istilah "Ketua Besar" dan "Bos Besar" dalam pembicaraan lewat pesan BlackBerry sebagai penerima uang. "Ketua Besar itu Mirwan Amir, dan Bos Besar Anas (Anas Urbaningrum, Ketua Partai Demokrat," ujar Mindo.
Tapi, dalam persidangannya di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 15 Februari 2012, Angelina mengatakan tidak tahu siapa Bos Besar dalam pembicaraan BlackBerry Messenger.
Dugaan keterlibatan Mirwan muncul pula dalam kasus Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Kasus itu sudah menjerat politikus Partai Amanat Nasional, Wa Ode Nurhayati; dan kader Partai Golongan Karya, Fahd El Fouz, anak penyanyi dangdut A. Rafiq, sebagai tersangka.
Nurhayati dalam perkara ini didakwa menerima suap Rp 6,25 miliar dari tiga pengusaha terkait dengan alokasi DPID. Ketiganya menyuap agar Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Besar, dan Bener Meriah mendapat alokasi proyek dana penyesuaian tahun 2011 senilai Rp 7,7 triliun. Namun, belakangan, tak semua daerah yang diusulkan kecipratan dana DPID.
Saat bersaksi untuk Nurhayati pada 17 Juli lalu, Fahd menyebutkan jatah dana penyesuaian infrastruktur untuk tiga kabupaten di Aceh, salah satunya diurus oleh Mirwan sebagai pimpinan Badan Anggaran dari Demokrat. Dalam sidang, Mirwan mengakui Bener Meriah daerah pemilihannya. Namun ia membantah jika disebut menawarkan proyek di kabupaten itu kepada pengusaha.
PDAT | ERVAN | BOBBY CHANDRA
Berita terpopuler lain:
Mirwan: Saya Tak Ada Transaksi dengan Tina Talisa
Sipilis Jangkiti Para Aktor Film Porno AS
NU: Syiah Tidak Sesat, Hanya Berbeda
SBY Pidato, Anak-Anak Tidur
Biaya Hidup Putin Rp 20 Triliun per Tahun
Drogba-Anelka Terancam Dilego Shanghai Shenhua
Carrefour Cabut dari Singapura Tahun ini
Kelompok Jhon Kei dan Hercules Bentrok Soal Lahan
Berita terkait
Kasus Mafia Anggaran, KPK Panggil Lagi Anggota DPR Agung Rai
2 Oktober 2019
Anggota Fraksi PDIP DPR itu akan diperiksa sebagai saksi untuk politikus PAN, Sukiman, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaKPK Telusuri Peran Romahurmuziy dalam Kasus Mafia Anggaran
21 Juni 2019
Romahurmuziy pernah diperiksa dalam kasus ini pada Agustus 2018. Dia mengaku tidak tahu urusan tersebut.
Baca SelengkapnyaKasus Mafia Anggaran, Amin Santono Divonis 8 Tahun Penjara
4 Februari 2019
Anggota Komisi Keuangan DPR Amin Santono divonis 8 tahun penjara dalam perkara suap dana perimbangan daerah.
Baca SelengkapnyaPerantara Suap Amin Santono Divonis 4 Tahun Penjara
4 Februari 2019
Konsultan, Eka Kamaluddin yang didakwa menjadi perantara suap untuk Anggota Komisi Keuangan DPR Amin Santono divonis 4 tahun penjara.
Baca SelengkapnyaAmin Santono Khawatir Meninggal di Penjara Jika Dihukum 10 Tahun
28 Januari 2019
Sebelumnya, jaksa KPK menuntut mantan anggota Fraksi Demokrat DPR Amin Santono 10 tahun penjara.
Baca SelengkapnyaAmin Santono Dituntut 10 Tahun Penjara dalam Kasus Mafia Anggaran
22 Januari 2019
Jaksa juga meminta hakim menjatuhkan hukuman tambahan kepada Amin Santono yaitu pencabutan hak politik selama 5 tahun.
Baca SelengkapnyaKasus Mafia Anggaran, Yaya Purnomo Dituntut 9 Tahun Penjara
22 Januari 2019
Pegawai Kemenkeu Yaya Purnomo dituntut 9 tahun penjara oleh jaksa KPK dalam perkara suap dan gratifikasi terkait pengurusan anggaran untuk daerah.
Baca SelengkapnyaMirwan Amir dan Khatibul Umam Mengaku Tak Kenal Keponakan Setnov
4 Juni 2018
Mantan Wakil Ketua Banggar DPR Mirwan Amir dan anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Khatibul Umam Wiranu mengaku tidak mengenal keponakan Setnov.
Baca SelengkapnyaTelusuri Aliran Dana E-KTP, KPK Periksa 4 Politikus Ini
4 Juni 2018
Penyidik KPK memeriksa para politikus itu sebagai saksi untuk keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.
Baca SelengkapnyaMirwan Amir Mengaku Tak Tahu Pembahasan Anggaran E-KTP
25 Januari 2018
Mirwan Amir mengatakan pimpinan Banggar tak bisa mengintervensi anggaran proyek e-KTP yang telah dibahas oleh Kemendagri dan Komisi Pemerintahan DPR.
Baca Selengkapnya