TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, menegaskan bahwa dia tidak pernah membocorkan status hukum politikus PDIP Emir Moeis sebagai tersangka. Dia juga tidak pernah mengumumkan secara terbuka soal kasus suap yang membelit Emir.
“Yang benar, saya ditanya oleh wartawan yang sudah tahu sebelumnya soal pencekalan Emir dan status hukumnya sebagai tersangka,” kata Denny lewat akun Twitternya @dennyindrayana, Jumat, 27 Juli 2012.
Menurut Denny, informasi soal pencegahan seseorang itu bukanlah soal rahasia. Dia selalu menyampaikan dengan terbuka jika ditanya wartawannya. Biasanya, kata profesor hukum tata negara Universitas Gadjah Mada ini, wartawan bertanya soal identitas orang yang dicegah, lamanya, dan status hukumnya. “Selalu saya jawab, tidak peduli apa partainya,” kata dia.
Jadi, menurut Denny, tidak benar jika disebut dia mempolitisasi kasus korupsi Emir Moeis. Permintaan maafnya ke KPK pun, kata dia, dilakukan untuk tidak memperpanjang masalah. “Juga karena saya baru paham KPK ternyata belum mengumumkan status tersangka Emir,” katanya.
SETRI YASRA
Berita Terpopuler:
Alasan Wanita Tampak Lebih Cantik Setelah Bercinta
Angelina Minta Sesuatu kepada Brotoseno
Gudang Mebel Jokowi Ludes Terbakar
Ruhut: Jika Saya Deni, Saya Nggak Minta Maaf
Orientasi Murid Baru SMA Don Bosco Makan Korban
Ketika Terbakar, Gudang Jokowi Tak Dijaga
Begini ''Curhat'' Perempuan Korea Utara
Orang Ini Kehilangan Penisnya Saat Tidur
Jepang Permalukan Spanyol
Ini Sebab Layanan Twitter Terhenti Tadi Malam
Berita terkait
Alasan KPK Banding Vonis 6 tahun Hasbi Hasan
1 hari lalu
Putusan hakim itu jauh lebih ringan ketimbang tuntutan JPU KPK yang minta Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan dijatuhi hukuman 13 tahun delapan bulan.
Baca SelengkapnyaKPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan
1 hari lalu
Tim Jaksa KPK telah menyerahkan memori banding dalam perkara yang menjerat Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru
10 hari lalu
KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.
Baca SelengkapnyaKPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City
10 hari lalu
KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Lukas Enembe, Jaksa KPK Tuntut Bekas Kepala Dinas PUPR Papua 7 Tahun Penjara
4 Maret 2024
Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Gubernur Papua Lukas Enembe.
Baca SelengkapnyaKasus Dugaan Korupsi Gubernur Maluku Utara, KPK Jadwalkan Pemanggilan 2 Anggota TNI Hari Ini
4 Maret 2024
Kedua anggota TNI yang akan diperiksa KPK pada hari ini adalah ajudan Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba.
Baca SelengkapnyaDidesak Segera Tahan Firli Bahuri, Ini Respons Polri
1 Maret 2024
Berkas perkara Firli Bahuri dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 2 Februari lalu karena belum lengkap.
Baca SelengkapnyaCerita Awal Pertemuan Dadan Tri Yudianto dengan Hasbi Hasan, Berawal dari Video Call Sang Istri
28 Februari 2024
Dalam sidang kasus suap di Pengadilan Tipikor, Dadan Tri Yudianto beri kesaksian perkenalannya dengan sekretaris MA Hasbi Hasan.
Baca SelengkapnyaHakim Kabulkan Praperadilan Helmut Hermawan, Tersangka di Kasus Dugaan Suap Eddy Hiariej
27 Februari 2024
Hakim menilai KPK tidak memiliki dua alat bukti yang sah saat menetapkan Helmut Hermawan sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaHakim Tunggal PN Jaksel Tolak Gugatan MAKI, Ini Kilas Balik Jejak Perburuan Harun Masiku
22 Februari 2024
Harun Masiku didakwa dalam kasus suap pada 2021 dan menjadi buron sampai kini. Gugatan praperadilan MAKI soal itu ditolak hakim tunggal PN Jaksel
Baca Selengkapnya