TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat memerintahkan kader partainya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat mendukung dan terus memperjuangkan pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Presiden menegaskan pemerintah menilai perlu pembangunan gedung KPK dan bahkan telah mengusulkan besaran anggarannya," kata Sekretaris Departemen Hak Asasi Manusia DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik, dalam keterangan persnya, Kamis 5 Juli 2012.
Kebijakan terkait pembangunan gedung KPK membutuhkan persetujuan DPR. Untuk itu, Presiden SBY meminta kader Demokrat di DPR berupaya merangkul dan meyakinkan kolega-koleganya dari partai lain agar mau bersama-sama mengambil keberpihakan etis dengan mewujudkan persetujuan tersebut.
Selain itu, Presiden SBY juga mengingatkan bahwa KPK akan terus dibutuhkan untuk memberantas korupsi karena perjuangan itu akan selalu relevan hingga ke depan. "Kita semua harus mendukung KPK dengan mengenyampingkan selera politik partisan, tidak memproyeksikan fungsinya sebagai mandat yang bersifat sementara belaka," kata Rachland.
RINA WIDIASTUTI
Berita terkait:
Penyumbang Siapkan Batu Pertama Gedung KPK
KPK Diimbau Laporkan Dana Saweran Gedung
KPK Disarankan Buat Kantor di Luar Jakarta
Putri Gus Dur Jadi Relawan Saweran Gedung KPK
Pemulung Ikut Sumbang Gedung KPK
Berita terkait
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 jam lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
1 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
1 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
1 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
2 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
2 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
3 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
5 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
6 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
6 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca Selengkapnya