TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia akan berulang tahun ke-66 pada 1 Juli 2012. Indonesia Police Watch (IPW) memberi tiga kado kritik, catatan hitam Polri atas pelayanan kepada masyarakat. “Kinerja Polri masih banyak dikeluhkan, reformasi Polri harus konsisten, organisasi Polri sangat tambun,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane, dalam siaran pers yang diterima Tempo, Jumat, 29 Juni 2012.

Neta mengatakan, kinerja Polri yang masih dikeluhkan publik ialah masih kentalnya penyiksaan dan intimidasi ketika menangani masalah. Sepanjang 2011 ada 97 orang tak bersalah ditembak polisi, 19 tewas dan 78 lainnya luka. Mereka menjadi korban kesewenang-wenangan polisi dalam menggunakan senjata api. Di 2012, selama semester pertama, ada 18 kasus penzaliman dilakukan polisi yang melibatkan 34 anggota. Delapan di antaranya kasus salah tembak dan 10 lainnya penyiksaan.

“Fungsi kontrol internal tidak berjalan, begitu juga eksternal,” tutur Neta. Aparat polisi yang melakukan kesewenangan tidak dihukum maksimal. Neta mencontohkan, tes urin yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatra Utara pada pertenghan Juni mengindikasikan 114 polisi terbukti memakai narkoba, tetapi mereka tidak dihukum, hanya dikarantina. Padahal, jika masyarakat yang melakukan pasti diproses dengan tegas.

IPW berharap, elite polisi terus mendorong reformasi secara konsisten dengan penekanan sistem kontrol diperkuat dan dipertegas. “Polisi yang brengsek harus dipecat dari Polri,” Neta memberi saran. Di sisi lain, pemerintah, DPR, dan masyarakat harus membangun lembaga pengawas eksternal agar Polri tidak kebablasan menjalankan reformasinya.

Kritik terakhir Neta, Polri harus menyadari bahwa organisasinya sudah sangat tambun dengan jumlah jenderal mencapai 261 orang. Neta menyaranan, Polri tidak terjebak dengan eforia pemekaran daerah, seperti membuka polda, polres dan polsek baru. “Wacana penggabungan beberapa polda dan pembentukan kembali polwil harus menjadi perhatian serius,” ujar Neta.

Selain mengkritik Polri, IPW berharap Komisi Pemberantasan Korupsi berani membawa polisi-polisi korup ke pengadilan. Selain itu, pemerintah mesti memperhatikan fasilitas, dana operasional, dan kesejahteraan polisi. Ia berharap gaji polisi lebih tinggi daripadai PNS biasa. “Kerja polisi hampir 24 jam penuh. Seringkali mereka berhadapan dengan maut.

SUNDARI

Politik Terpopuler
KPK Tak Bisa Pakai Gedung Lama
Jimly: Koin Gedung KPK Tamparan Keras Bagi DPR
Dijadikan Tersangka Korupsi Al-Quran, Politisi Golkar Kaget
Budayawan Mohammad Sobary Geram Minimarket
Buron Korupsi Menangis Tiba di Kejaksaan Agung
KPK Tolak Sumbangan CMNP
KPK Tetapkan Bupati Buol Sebagai Tersangka
Ketua Komite SMA70: Nama Baik Saya yang Dicemarkan
KPK Geledah Rumah Zulkarnaen Djabar