TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan gedung baru dengan desain yang khusus. "Rancangan gedung barunya kan disesuaikan dengan operasional KPK," ujar anggota Komisi Hukum dari Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin, Kamis, 28 Juni 2012.
Untuk itu, sulit mencari gedung lama milik negara yang sesuai dengan operasional KPK. "Tentunya kantor KPK harus didukung oleh teknologi tertentu yang tidak ada di gedung-gedung lama yang sudah ada," dia menuturkan.
Anggota Komisi Hukum dari Gerindra, Martin Hutabarat, justru menyatakan tak ada lagi gedung yang tersedia bagi KPK. "Saya sudah bertemu Dirjen Perbendaharaan Negara yang menyatakan kalau tak ada lagi gedung yang tersedia bagi KPK," katanya.
Martin justru menyayangkan adanya standar ganda yang ditetapkan oleh DPR. "Masak iya Wisma Atlet dan Hambalang saja bisa lolos, sedangkan gedung baru KPK tidak bisa dikabulkan," dia menuturkan.
Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, justru menilai KPK justru lebih banyak mengeluh. "Kenapa sedikit-sedikit mengeluh kepada rakyat?" ujarnya.
Dia juga menyayangkan kinerja KPK yang cenderung tak sesuai dengan target. "Harus ada perjanjian baru dengan KPK untuk menuntaskan tanggung jawabnya tahun ini. Harus dilakukan seiring dengan pencabutan blokir anggaran gedung baru itu," kata dia.
Jika terwujud, kantor baru KPK nantinya akan terletak di atas lahan seluas 8.924 meter persegi di Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Gedung itu akan menampung sekitar 1.394 pegawai.
Rencana meminta sumbangan kepada masyarakat untuk pembangunan gedung baru KPK memang dicetuskan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto. KPK sendiri mengaku tak menyangka ide ini direspons secara antusias oleh masyarakat.
SUBKHAN
Berita terkait
PPP Ngotot Minta KPK Cari Gedung Lain
PKS: Masih Banyak Fakir Miskin yang Perlu Disawer
Politikus Senayan Sebut KPK Provokatif
KPK Boleh Terima Sumbangan Masyarakat
Warga Malang Sumbang Koin untuk KPK
Berita terkait
KPK Tetapkan Bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Tersangka TPPU
47 menit lalu
Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang
Baca SelengkapnyaBusyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis
5 jam lalu
Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah
Baca SelengkapnyaGus Muhdlor Ditahan, Wakil Bupati Sidoarjo Dilantik Jadi Plt Bupati
6 jam lalu
Gus Muhdlor dilarang menjalankan tugas sebagai bupati jika sedang menjalani masa tahanan.
Baca SelengkapnyaPraperadilan Eks Kepala Rutan KPK Ditolak, Pengacara Tidak Sependapat dengan Putusan Hakim
6 jam lalu
Pengacara eks Kepala Rutan KPK menghormati putusan praperadilan meski tidak sependapat dengan hakim.
Baca SelengkapnyaPraperadilan Bekas Kepala Rutan KPK Ditolak, Status Tersangka Pungli Tetap Sah
8 jam lalu
Hakim PN Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan eks Kepala Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK), Achmad Fauzi
Baca SelengkapnyaKPK Buka Peluang Hadirkan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang di Sidang Syahrul Yasin Limpo, Bahas Kebocoran BAP
10 jam lalu
Eks Sespri Kasdi Subagyono minta perlindungan LPSK karena BAP miliknya di KPK bocor ke tangan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaSidang Korupsi Syahrul Yasin Limpo, Jaksa KPK Hadirkan 4 Saksi dari Kementan
11 jam lalu
Jaksa KPK menghadirkan empat saksi dalam sidang bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 8 Mei 2024
Baca SelengkapnyaKepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Bermula dari Bisnis Ekspor Impor
11 jam lalu
Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK oleh pengacara bernama Andreas atas tuduhan tak lapor LHKPN secara benar.
Baca SelengkapnyaKPK Masih Kumpulkan Alat Bukti Baru untuk Kembali Tetapkan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai Tersangka
12 jam lalu
Johanis Tanak mengatakan dalam penyidikan baru tersebut KPK akan mencari bukti untuk penetapan tersangka.
Baca SelengkapnyaKepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK Miliki Aset Hingga Rp60 Miliar, Segini Harta Kekayaannya di LHKPN
13 jam lalu
Dilansir dari laman e-LHKPN milik KPK, Kepala Bea Cukai Puwakarta itu terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2022.
Baca Selengkapnya