TEMPO.CO, Malang - Warga Malang, mulai Rabu, 27 Juni 2012, mengumpulkan koin untuk membantu anggaran pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aksi pengumpulan koin digerakkan Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Universitas Brawijaya Malang. Mereka mengedarkan kardus bertuliskan Koin untuk KPK untuk meminta sumbangan warga yang melewati Jalan Veteran, Kota Malang, yang berada di depan kampus Universitas Brawijaya. "Berapapun dana yang terkumpul kami kirim ke KPK," kata koordinator aksi, Syahrul Sajidin.

Menurut Syahrul, dana yang terkumpul akan dikirimkan melalui Indonesia Corruption watch (ICW). Syahrul dan kawan-kawannya yang berjumlah 20 orang merasa senang karena warga Malang antusias menyumbangkan uang untuk upaya pemberantasan korupsi.

Dukungan dana untuk KPK, kata Syahrul, merupakan bentuk solidaritas warga malang dalam mendukung gerakan pemberantasan korupsi. Apalagi, saat ini hanya KPK yang bisa dipercaya dan getol memenjarakan para koruptor.

Syahrul dan kawan-kawannya menilai DPR-RI sengaja menyandera KPK dengan cara menolak menyetujui anggaran pembangunan gedung KPK. Padahal pengajuan anggaran sudah dilakukan sejak 2008 lalu.

Pembangunan gedung KPK, kata Syahrul, sangat mendesak karena jumlah personil saat ini sudah tidak sesuai dengan kapasitas daya tampung gedung.

Salah seorang warga, Wahyudi, menyatakan dukungannya terhadap aksi pengumpulan koin untuk KPK. Sebab penyediaan gedung yang memadai bagi KPK akan meningkatkan kinerja KPK memberantas korupsi. "Jangan-jangan mereka yang menghalangi pembangunan gedung KPK adalah para pelaku korupsi," ujar warga Kedungkandang, Kota Malang itu.

Hingga siang tadi dana yang terkumpul Rp 367 ribu. Yang terkumpul bukan hanya dalam bentuk koin melainkan lebih banyak uang lembaran dengan beragam nilai.

Syahrul mengatakan aksi akan terus dilanjutkan, bila perlu setiap hari, dan Syahrul akan menyebar teman-temannya ke sejumlah lokasi di Kota Malang. Bahkan diharapkan aksi serupa juga dilakukan oleh kelompok masyarakat lainnya. ”Aksi solidaritas terhadap KPK akan terus kami lakukan hingga DPR-RI menyetujui anggaran pembangunan gedung KPK,” ucap Syahrul.

EKO WIDIANTO