Kampanye PPP di Yogya Diwarnai Kekerasan

Reporter

Editor

Jumat, 12 Maret 2004 21:31 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Kampanye hari kedua (12/3) di Yogyakarta diwarnai aksi kekerasan. Massa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang arak-arakkan sepeda motor keliling kota, ada yang membawa senjata tajam bahkan membacok seorang pengendara sepeda motor yang kebetulan berpapasan. Gatot (30), warga Kauman Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta, terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wirosaban karena mengalami luka parah setelah dibacok di lengan dan tangan kirinya oleh simpatisan PPP.Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.20 WIB di depan Hotel Syailendra, Jalan Taman Siswa, Yogyakarta. Ketika itu Gatot berboncengan dengan temannya Euis dari arah utara di Jalan Taman Siswa. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan iring-iringan massa PPP sedang konvoi di jalan tersebut.Menurut Euis, Gatot sebenarnya sudah menepi hingga turun dari jalan aspal. Namun beberapa orang dari massa PPP berusaha menghampiri Gatot bahkan kemudian membacokkan clurit ke arah Gatot. Meski sempat berteriak, massa PPP yang melihat kejadian itu membiarkan saja.Saya hanya bisa menjerit dan begitu iring-iringan mereka pergi, kami langsung melapor ke polisi dan segera membawa ke Gatot ke RSUD Wirosaban, kata Euis.Petugas dari Polsek Mergansan menyatakan pihaknya telah berhasil mengidentifikasi pelaku pembacokan. Nomor polisi massa PPP yang menganiaya Gatot sudah berhasil dicatat. Kasus ini jelas akan kita tindak lanjuti, tegas Kapolsek Mergangsan Ajun Komisaris Munggaran.Sementara itu, sejumlah partai politik di Kota Yogyakarta mengajukan protes ke Panwaslu karena masyarakat di beberapa tempat di Yogyakarta menolak daerahnya dipasangi umbul-umbul dan bendera parpol. Di daerah-daerah seperti Ngampilan, Serangan, dan Nggayam, masyarakat setempat sepakat menolak daerahnya dijadikan ajang kampanye dan dipasangi bendera parpol.Memang PDIP, PKS, PBB, dan PAN sempat mengadu ke Panwaslu karena mereka dilarang memasang bendera di daerah-daerah itu. Warga memang menolak karena mereka merasa trauma dengan Pemilu 1999 lalu. Pada pemilu kemarin, di beberapa tempat sempat terjadi kerusuhan dan warga menjadi trauma dengan persitiwa itu sehingga sepakat melarang daerahnya dijadikan ajang kampanye, kata Ketua Panwaslu Yogyakarta, Teguh Basuki, kepada Tempo News Room.Pantauan di lapangan, di sejumlah tempat tersebut memang bersih dari bendera, umbul-umbul, bahkan stiker parpol. Di beberapa tempat bahkan terpasang spanduk yang berbunyi, "Kesepakatan warga Serangan, di wilayah kami bebas dari atribut parpol". Di RW 1 Serangan, misalnya, spanduk itu dipasang di pinggir jalan dengan tulisan yang cukup besar berukuran 1 x 5 meter persegi.Selain itu, Panwaslu Yogyakarta juga mendapat laporan dari DPD PAN Yogyakarta. Pasalnya, 55 buah bendera PAN yang dipasang di Jalan Ireda, Kecamatan Mergansan, hilang dicuri orang. Bahkan beberapa tiangnya sengaja dirobohkan. Kita sudah periksa ke sana, tapi yang hilang tidak lebih dari 15 buah. Namun demikian, kasus ini akan kita tindak lanjuti, kata Teguh. Syaiful Amin - Tempo News Room

Berita terkait

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

20 jam lalu

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

1 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

1 hari lalu

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

Ketua Bawaslu mengatakan jajarannya akan mengawasi media sosial pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

8 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

10 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

10 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

10 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

11 hari lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya