TEMPO Interaktif, Serang: DPRD Kabupaten Serang mendesak Bupati Serang, Bunyamin, untuk menghentikan kegiatan penambangan pasir laut di Kecamatan Tirtayasa, utara Kabupaten Serang, Banten. Alasannnya, keberadaan usaha penambangan pasir itu ditolak masyarakat di sekitar lokasi. "Kami sudah menyampaikan surat rekomendasi kepada Bupati Serang, hari Selasa (9/3) lalu, agar segera mencabut izin penambagan pasir. Ini kami lakukan setelah sejumlah kepala desa, Camat Tirtayasa dan tokoh masyarakat mendatangi Dewan, untuk menyampaikan keberatan atas penambangan pasir laut tersebut," kataKetua DPRD Serang Edi Mulyadi, kepada Tempo News Room, Jumat (12/3).Edi Mulyadi mengatakan, penambangan pasir laut oleh PT Jetstar, yang mendapat izin dengan SK Bupati Serang No. 541.351/1750/2003, meresahkan warga. Bukti keresahan antara lain keluhan Camat Tirtayasa yang rumahnya sering dijadikan sasaran pelemparan batu dan perusakan. "Saya menduga, perusakan itu dilakukan warga yang tidak puas karena penambangan pasir laut tetap berlangsung," katanya Keterangan yang diperoleh Tempo News Room, Bupati kembali menerbitkan izin kepada PT Jetstar di Jakarta untuk menambang pasir laut di Desa Lontar dan sekitarnya. Izin ini dikelurakan izin pengerukkan pasir yang sebelumnya telah habis.Namun para nelayan di Tirtayasa menolaknya dengan alasan keberadaan penambangan pasir laut itu menghilangkan sumber nafkah dari laut. Sebab kapal-kapal keruk itu beroperasi di bawah 4 mil darigaris pantai yang merupakan wilayah operasi para nelayan mencari rajungan, cumi-cumi dan sebagainya. Protes pun dilancarkan. Sekitar 1.000 warga yang mengaku nelayan mendatangi gedung DPRD dan Pemerintah Kabupaten Serang, awal November 2003. Aksi serupa juga dilakukan di kantor Kecamatan Tirtayasa dan Desa Lontar. Sedangkan sebagian nelayan mencegat kapal-kapal keruk untuk menghentikan operasinya. Buntut protes warga, awal pekan lalu, rumas Dinas Kecamatan dirusak. "Kami sakit hati karena aspirasi kami tidak didengar. Kami kehilangan lahan pencaharian karena pengerukan pasir itu," kata Halim, nelayan Tirtayasa. Sebelumnya, Direktur Eksekutif LSM Rekonvasi Bhumi Banten, NP Rahadian mengingatkan Pemerintah Kabupaten Serang agar membatalkan izin penambangan pasir laut di Kecamatan Tirtayasa. Alasannya, daerah tersebut sudah dilanda abrasi cukup parah. Faidil Akbar - Tempo News Room
Berita terkait
Terus Perpanjangan Kontrak Freeport Sampai 2061, Bagaimana Kronologinya Sejak Kontrak Pertama?
22 jam lalu
Kontrak Freeport adalah salah satu kontrak pertambangan terbesar dan paling signifikan di dunia, yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili
2 hari lalu
Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.
Baca SelengkapnyaWarga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum
3 hari lalu
Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden
Baca SelengkapnyaHarga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif
6 hari lalu
Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.
Baca SelengkapnyaBahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri
6 hari lalu
Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?
Baca SelengkapnyaRektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat
8 hari lalu
Rektor UPN Veteran Yogyakarta Irhas Effendi menyebut ada fenomena cukup menarik dari para peserta UTBK SNBT 2024 di kampusnya.
Baca SelengkapnyaLPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan
11 hari lalu
Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.
Baca SelengkapnyaHari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir
14 hari lalu
Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/
Baca Selengkapnya10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah
15 hari lalu
Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.
Baca SelengkapnyaDPR Dorong Sanksi Akumulatif Bagi Kejahatan Lingkungan di RUU Konservasi
16 hari lalu
UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang telah berusia 34 tahun menjadi alasan dilakukan revisi.
Baca Selengkapnya
