TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Direktur The Wahid Institute, Rumadi, menyatakan ada perubahan signifikan di kalangan muslim dalam menyikapi perbedaan. "Sekarang ada model baru, yaitu tren berupa keinginan memusnahkan kelompok yang dianggap sesat," kata Rumadi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Rumadi berpendapat, tren tersebut telah menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan. Padahal, kata Rumadi, dulu, keberadaan kelompok yang dianggap sesat cukup disikapi dengan memberikan nasihat. Di samping itu juga dilakukan diskusi, menurut Rumadi. Namun sekarang Rumadi melihat adanya pergeseran sikap.
Rumadi menyebutkan kelompok Ahmadiyah sebagai contoh. Rumadi sempat yakin bahwa kelompok Syiah tidak akan mendapat ancaman. Rumadi menuturkan Syiah merupakan bagian dari Islam yang sah. Namun Rumadi menyatakan dugaannya keliru.
Rumadi menjelaskan saat ini kelompok yang dianggap sebagai ancaman akan dihilangkan oleh kelompok tertentu. Jika kondisi semacam ini dibiarkan, Rumadi mengatakan hal itu menjadi contoh yang tidak baik. Rumadi juga menyebutkan peristiwa yang terjadi di Komunitas Salihara, Pasar Minggu, tanggal 4 Mei 2012, sebagai contoh lainnya.
Rumadi berpendapat, peristiwa tersebut sebagai teror, yang juga sudah masuk dalam ranah kepolisian. "Kepolisian seperti mendapat proyek dari kelompok vigilante," kata Rumadi. Menurut Rumadi, masalah konsep kebebasan beragama dan berpendapat tidak hanya ada di masyarakat, namun juga pemerintah.
Pada tanggal 4 Mei 2012, Komunitas Salihara menyelenggarakan sebuah diskusi. Acara diskusi dan peluncuran buku berjudul Iman, Cinta dan Kebebasan oleh tokoh feminis asal Kanada, Irshad Manji, di komunitas yang terletak di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, itu dibubarkan paksa oleh polisi. Pembubaran itu dilakukan setelah acara itu diprotes massa Front Pembela Islam.
MARIA YUNIAR
Berita terkait
AS Tetapkan 5 Unit Keamanan Israel Lakukan Pelanggaran HAM sebelum Perang Gaza
3 hari lalu
Deplu Amerika Serikat telah menetapkan 5 unit keamanan Israel melakukan pelanggaran berat HAM sebelum pecah perang di Gaza
Baca SelengkapnyaApa Kata Media Asing soal Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden?
7 hari lalu
Prabowo-Gibran resmi ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Berikut pemberitaan media asing soal penetapan itu.
Baca SelengkapnyaAS Jatuhkan Sanksi kepada Batalion Netzah Yehuda, Apa Tuduhannya?
10 hari lalu
Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi terhadap batalion Netzah Yehuda Israel atas perlakuan mereka terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Baca SelengkapnyaPemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM
10 hari lalu
Pemimpin Partai Buruh Israel mengatakan batalion Netzah Yehuda dalam Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membunuh warga Palestina "tanpa alasan yang jelas".
Baca SelengkapnyaAS akan Jatuhkan Sanksi pada Batalion Israel atas Pelanggaran HAM, Netanyahu: Saya Lawan!
11 hari lalu
PM Israel Benjamin Netanyahu akan melawan sanksi apa pun yang menargetkan unit militer Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Baca SelengkapnyaTNI Sebut OPM Lakukan Pelanggaran HAM Berat, Bagaimana Kategorinya Berdasar UU HAM?
17 hari lalu
TNI sebut pembunuhan oleh OPM terhadap Danramil Aradide sebagai pelanggaran HAM berat. Bagaimana kategori jenis pelanggaran HAM berat sesuai UU HAM?
Baca SelengkapnyaKapuspen TNI Sebut Pembunuhan Prajurit TNI di Papua oleh OPM sebagai Pelanggaran HAM Berat, Ini Batasannya
18 hari lalu
Pembunuhan terhadap Danramil Aradide oleh OPM disebut sebagai Pelanggaran HAM Berat. Pelanggaran HAM seperti apa yang masuk kategori berat?
Baca SelengkapnyaBegini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua
19 hari lalu
Apa kata Komnas HAM soal OPM?
Baca SelengkapnyaBEM UI Kritik Penganiayaan TNI Terhadap Warga Papua, Dibalas Serbuan Tantangan KKN di Wilayah KKB Papua
26 hari lalu
Ini berawal saat BEM UI mengunggah kritik yang menyoroti kasus penganiayaan warga di Papua oleh aparat.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Duga BPJS Ketenagakerjaan Melanggar HAM karena Tolak Klaim Kematian Transpuan Miskin
28 hari lalu
BPJS Ketenagakerjaan diduga melanggar hak atas kesejahteraan, kesehatan, dan perlakuan diskriminatif karena menolak klaim-klaim kematian transpuan yang merupakan peserta aktif.
Baca Selengkapnya