Dugaan Kerugian Negara Rp 2,2 Triliun Segera Diteliti

Reporter

Editor

Selasa, 24 April 2012 21:26 WIB

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro (kiri) meresmikan produksi minyak pertama lapangan North Duri Area 12 milik PT Chevron Pasific Indonesia di Duri, Riau, (26/11). ANTARA/Prasetyo Utomo

TEMPO.CO, Jakarta- Meski mengaku belum tahu-menahu soal tudingan anggota komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Qoyum Tjandranegara yang mengatakan pemerintah merugi hingga US$ 2,2 miliar per tahun akibat pengeboran PT. Chevron Pacific Indonesia, Kejaksaan Agung menyatakan akan meneliti tudingan tersebut.

"Itu nanti akan kami teliti," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Andhi Nirwanto di kantornya hari ini, Selasa 24 April 2012.

Hal tersebut dikarenakan saat ini korps Adhyaksa sedang menangani kasus dugaan korupsi yang dialami oleh Chevron. Yakni dugaan korupsi bioremidiasi atau revitalisasi bekas lokasi tambang.

Terlebih lokasi dugaan korupsi senilai Rp 2,2 triliun tersebut juga terjadi pada kasus bioremidiasi, yakni di kawasan Duri, Kepulauan Riau. Namun Andhi mengatakan pihaknya untuk sementara ini akan konsentrasi dalam menyelesaikan kasus bioremidiasi fiktif yang merugikan negara US$ 23 juta atau kurang lebih Rp 200 miliar tersebut.

Qoyum dalam makalahnya menulis PT CPI memproduksi minyak 460 ribu barel per hari. Untuk menambah lifting minyak sebesar 60.000 barel per hari sehingga produksi menjadi 460.000 barel, PT CPI menggunakan bahan bakar gas bumi. Ini menguntungkan PT CPI. Apalagi saat ini masyarakat dibebani energi mahal, sedangkan kekayaan energi yang murah berupa gas bumi, justru dinikmati masyarakat pengimpor gas bumi dari Indonesia.

INDRA WIJAYA

Berita terkait

Jaksa Agung Sebut Tak Segan Menindak Jaksa Baru yang Menyimpang

13 Agustus 2021

Jaksa Agung Sebut Tak Segan Menindak Jaksa Baru yang Menyimpang

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan sudah banyak jaksa senior yang dihukum karena melakukan pelanggaran.

Baca Selengkapnya

Beredar Chat 'Papa Minta Uang' Diduga Kepala Kejaksaaan Halsel  

15 Juni 2017

Beredar Chat 'Papa Minta Uang' Diduga Kepala Kejaksaaan Halsel  

Pesan WhatsApp 'Papa Minta Uang' diduga dari Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan (Halsel), Cristian Ratu Anik ramai beredar di publik.

Baca Selengkapnya

Hadiri Diklat Jaksa, Ketua KPK: Jangan Jadi Ndoro, Jadilah Abdi  

16 Maret 2017

Hadiri Diklat Jaksa, Ketua KPK: Jangan Jadi Ndoro, Jadilah Abdi  

Jumlah jaksa di Indonesia dibanding penanganan perkara belum ideal.

Baca Selengkapnya

Pelantikan Kepala Kejaksaan di Rumah Dinas Wali Kota Dikecam

2 Maret 2017

Pelantikan Kepala Kejaksaan di Rumah Dinas Wali Kota Dikecam

Menurut aktivis antikorupsi, pelantikan kepala kejaksaan di rumah dinas wali kota bisa mengarah pada perdagangan pengaruh.

Baca Selengkapnya

Kejagung Klaim Selamatkan Uang Negara Rp4,1 T dalam 9 Bulan

20 Oktober 2016

Kejagung Klaim Selamatkan Uang Negara Rp4,1 T dalam 9 Bulan

Kinerja ini naik dari sebelumnya Rp643 miliar.

Baca Selengkapnya

Mekanisme Justice Collaborator Berpotensi Timbulkan Korupsi  

15 Agustus 2016

Mekanisme Justice Collaborator Berpotensi Timbulkan Korupsi  

Kejaksaan adalah instansi yang paling banyak mengeluarkan persetujuan justice collaborator bagi narapidana.

Baca Selengkapnya

Dua Tahun Memimpin, Jaksa Agung Prasetyo Dinilai Melempem  

24 Juli 2016

Dua Tahun Memimpin, Jaksa Agung Prasetyo Dinilai Melempem  

Kejaksaan sangat lambat menangani kasus BLBI.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Agung Larang Edarkan Proposal Hut Adhyaksa

28 Juni 2016

Kejaksaan Agung Larang Edarkan Proposal Hut Adhyaksa

Juru bicara Kejaksaan Agung melarang jaksa meminta sumbangan dari sipil untuk merayakan Hari Adhyaksa.

Baca Selengkapnya

Jaksa Muda di Kejari Ketapang Edarkan Proposal HUT Adhyaksa

28 Juni 2016

Jaksa Muda di Kejari Ketapang Edarkan Proposal HUT Adhyaksa

Panitia di Kejaksaan Negeri Ketapang mengedarkan propsal permohonan bantuan perayaan Hari Bakti Adhyaksa ke-56.

Baca Selengkapnya

RAPBN 2017, Kejaksaan Minta Anggaran Rp 4,6 Triliun  

13 Juni 2016

RAPBN 2017, Kejaksaan Minta Anggaran Rp 4,6 Triliun  

Kejaksaan membutuhkan anggaran Rp 4,6 triliun masuk Rancangan APBN 2017 untuk delapan program yang akan dijalankan.

Baca Selengkapnya