TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung mengatakan Badan Anggaran menyiapkan satu opsi kenaikan Bahan Bakar Minyak yakni menyerahkan keputusannya kepada pemerintah. DPR hanya akan menyepakati besaran subsidi BBM usulan pemerintah dalam APBN Perubahan 2012.
"Kami tak akan menyetujui atau menolak kenaikan BBM," ujar Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini kepada wartawan di gedung DPR, Sabtu 24 Maret 2012. "Kami hanya akan menyepakati besaran anggaran subsidi BBM seperti maunya pemerintah sebesar Rp 137 triliun."
Rapat pembahasan kenaikan BBM sampai saat ini belum menemukan jalan keluar. Dua kubu pendukung dan penentang kenaikan BBM masih terus berkeras pada pendiriannya. Rapat badan anggaran akhirnya diskors dan baru akan digelar pada malam ini.
Menurut Tamsil, opsi menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah merupakan hasil dari rapat internal badan anggaran sore tadi. DPR memberikan ruang kepada pemerintah untuk menaikan maupun tidak menaikan harga BBM. Pemerintah dipersilakan menggunakan Anggaran Resiko Fiskal sebesar Rp 55 triliun jika tak mau menaikan harga BBM. "Artinya kami memberikan ruang kepada pemerintah untuk tidak menaikan harga BBM," ujarnya.
Tamsil tak membantah kebijakan DPR ini merupakan keputusan lepas tangan DPR dari cercaan publik. DPR tak mau mendapatkan citra negatif karena menyetujui kenaikan BBM. Pemerintah juga telah menyatakan siap menanggung citra negatif yang akan diterima akibat menaikan BBM.
"Kan Menteri Keuangan sudah bilang," ujarnya. "Tolong lihat kami sebagai profesional. Kalau tidak mau citra negatif ya jangan naikan. Kami berikan ruang kok."
Ia menambahkan, keputusan ini diambil dalam rapat Badan Anggaran setelah melihat tidak ada titik temu antara partai pendukung kenaikan BBM dengan partai penentang kenaikan BBM. Keputusan ini merupakan keputusan paling bisa diterima kedua kubu. "Ini keputusan win-win solution," kata dia. "Paling bisa diterima Partai Demokrat maupun PDI Perjuangan."
Bendahara Umum Partai Keadilan Sejahtera ini tak menjamin apakah DPR tak akan mempermasalahkan keputusan pemerintah. Bahkan, ia mengatakan DPR akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit semua pengeluaran pemerintah di sektor energi. "Kami akan minta BPK mengaudit semuanya. Berapa alokasi subsidinya, benar apa nggak alokasinya. Kalau realisasinya lebih tinggi dari anggaran subsidi darimana sektornya," ujarnya.
FEBRIYAN
Berita Terkait
Menteri Agus Akhirnya Minta Maaf
Daihatsu Yakin Tidak Akan Ada Recall All New Xenia
Sibuk Lobi, Rapat DPR Tentang BBM dan TDL Molor
Jawaban AKAS III Soal Tuduhan Timbun BBM
TNI Jaga Demo BBM, Presiden Dianggap 'Lebay'
Ditantang Akbar, Golkar Tetap Tak Gelar Konvensi Presiden
PKS Dianggap Tak Patut Bahas RAPBN Perubahan
Penolak Kenaikan BBM Melunak
Berita terkait
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
24 menit lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
23 jam lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
1 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
1 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
2 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
2 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
3 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
5 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
6 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
6 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca Selengkapnya