Abdul Kadir Karding Dicopot dari Ketua Komisi VIII
Reporter
Editor
Kamis, 23 Februari 2012 13:08 WIB
Ketua Komisi Agama Abdul Kadir KardingFoto : TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding, mengatakan dirinya dicopot dari Ketua Komisi VIII DPR. Menurutnya pencopotan ini bertepatan dengan pengunduran Musyawarah Wilayah Jawa Tengah DPW Partai Kebangkitan Bangsa.
"Kemarin saya baru dikasih surat dari Sekjen DPR bahwa saya dicopot dan dipindah ke Komisi VI. Suratnya tertanggal 20 Februari 2012," ujarnya kepada Tempo melalui sambungan telepon, Kamis 23 Februari 2012.
Menurut sumber Tempo, pemecatan Karding ini karena dirinya tak lagi disukai oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Karding yang akan maju kembali menjadi Ketua DPW PKB Jawa Tengah tak direstui Muhaimin, bahkan diminta mundur dari pencalonan. Namun Karding tak mendengarkan perintah Muhaimin dan tetap maju.
Karding sendiri enggan berspekulasi soal pencopotan dirinya itu. Ia mengatakan pencopotan adalah keputusan partainya yang harus ia jalani. "Saya sebagai kader hanya menjalani perintah dari partai," ujarnya.
Namun ia membenarkan bahwa DPP PKB telah memutuskan mengundurkan jadwal muswil yang rencananya akan dilaksanakan pada Ahad mendatang. Padahal, ia mengatakan, seluruh persiapan di Semarang sudah matang. Menurutnya surat keputusan DPP ini diterima DPW melalui faksimile malam tadi. "Tadi malam ada faks dari DPP yang menyatakan muswil diundur dipindahkan. Tempat dan waktunya belum ditentukan," ujarnya.
Tak hanya itu, menurut Karding, kepengurusan DPW PKB di bawah pimpinannya juga telah dibekukan oleh DPP PKB. "Diambil alih oleh caretaker," ucap Karding.
Karding menyatakan belum menentukan langkah apa yang akan diambilnya terkait dengan pencalonan dirinya dalam muswil. Ia mengatakan akan berbicara terlebih dahulu dengan para pengurus DPC dan kiai di Jawa Tengah. "Saya akan berbicara dulu dengan mereka bagaimana baiknya," ujarnya.
Menurutnya, ia hanya berpikir agar PKB dapat lolos ke parlemen dalam pemilu 2014 mendatang. "Sebab dengan ambang batas parlemen sebesar empat persen saya kira PKB harus bekerja keras. Saya tidak mau PKB mengalami kemunduran," ujarnya.