TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Agama meminta Front Pembela Islam (FPI) menunda membuka cabang di Palangkaraya. "Komunikasikan dulu dengan masyarakat setempat, jangan sampai memicu konflik," kata Abdul Kadir Karding, Ketua Komisi VIII, ketika dihubungi Tempo, Selasa, 14 Februari 2012.
Walaupun secara undang-undang dibenarkan untuk membuka cabang di mana saja, Pada prinsipnya, menurut Abdul, berdirinya sebuah ormas harus diterima masyarakat setempat. "Jangan memaksakan kehendak," katanya.
Mengenai kekerasan yang kerap dilakukan oleh FPI, Abdul menyerahkan penanganan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri, sebagai pihak yang mempunyai wewenang untuk melakukan penindakan. "Kalau kami masuk persoalannya akan Menjadi makin rumit. ini isu yang sensitif."
Namun bila diminta oleh Kemendagri, Komisi VII siap membantu. "Kami siap membantu memfasilitasi," katanya. Sampai saat ini menurutnya komisinya sedang fokus bekerja menggodok Amandemen Undang-Undang organisasi masyarakat. "Secepatnya diusahakan rampung."
Menurutnya kegiatan FPI selama ini sudah tergolong di luar proposionalitas. Ia mencontohkan banyak aksi-aksi FPI dilakukan di luar kapasitasnya sebagai Organisasi Massa. "Terkait penegakan hukum, seharusnya FPI serahkan saja ke Polisi."
Pada 11 Februari 2012 ratusan warga suku Dayak menolak kedatangan tokoh FPI dari Jakarta yang tiba di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya. Sejak Sabtu pagi mereka berkumpul di setiap sudut ruang bandara. Sebagian di antara mereka membawa senjata tradisional seperti tombak dan mandau.
Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menuding Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang sebagai oknum di balik aksi penghadangan anggota FPI oleh ratusan warga suku Dayak di Bandar Udara Cilik Riwut, Palangkaraya. FPI bersikeras tetap akan membuka cabang di Palangkaraya. Juru bicara FPI, Munarman, menegaskan, pembentukan FPI di Kalimantan Tengah tetap berjalan sesuai dengan rencana.
