Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin. Tempo/Arif Wibowo
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Inter-Religious Council (IRC) Indonesia Din Syamsuddin menyatakan organisasi masyarakat punya hak di negara ini selama tidak menjalankan aksi kekerasan.
"Saya tidak menilai kelompok demi kelompok, semuanya mempunyai hak untuk hidup, hak untuk berjuang di republik ini, dengan syarat kelompok mana pun jangan terjebak dengan kekerasan," ujarnya di gedung DPR RI, Minggu, 12 Februari 2012, saat ditanya wartawan mengenai tanggapannya atas penolakan FPI di Kalimantan.
Menurut Din Syamsuddin, sebenarnya kehadiran organisasi masyarakat dibutuhkan di masyarakat. "Bagaimanapun juga, banyak ormas lain yang telah berperan bagi bangsa Indonesia," ujarnya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mencontohkan ormas agama yang mampu memberikan hal positif. Misalnya, Muhammadiyah dan NU. "Dan ormas-ormas agama lain, sudah ada sejak sebelum ada negara dan telah berbuat untuk negara," katanya.
Penolakan terhadap FPI terjadi lewat penghadangan yang dilakukan ratusan warga suku Dayak di Bandar Udara Cilik Riwut, Palangkaraya, Sabtu, 11 Februari 2012 kemarin. Dari kejadian itu, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab justru menuding Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang yang berada di balik aksi penghadangan itu. Bahkan Rizieq juga menuding Kepala Kepolisian Daerah Brigadir Jenderal Damianus Jackie terlibat.
