Jaksa Nakal Harus Diatasi dengan Reformasi Birokrasi  

Reporter

Editor

Rabu, 1 Februari 2012 16:43 WIB

Pegawai Kejaksaan Agung. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin mengakui masih banyak jaksa yang menyalahgunakan jabatannya. Untuk itu, dia mendesak agar reformasi birokrasi Kejaksaan Agung diimplementasikan dengan baik. "Reformasi birokrasi yang dilaksanakan harus betul-betul dikawal agar peluang itu tidak terjadi," kata Muchtar di sela-sela Kongres Keluarga Besar Purna Adhyaksa, Rabu, 1 Februari 2012.

Muchtar menilai fenomena banyaknya jaksa nakal terjadi karena sistem kejaksaan tidak rapi. Namun, dengan pembenahan sistem internal kejaksaan, khususnya melalui agenda reformasi birokrasi, maka jumlah jaksa nakal dapat dikurangi.

Ketua Umum Keluarga Besar Purna Adhyaksa tersebut juga memuji pengawasan terhadap kinerja jaksa yang menurutnya telah berjalan dengan baik. "Buktinya, banyak jaksa yang menyimpang lalu ditindak. Begitu juga dengan pegawai tata usaha," kata Muchtar.

Dia juga memuji keberadaan Komisi Kejaksaan yang berhasil membuat fungsi pengawasan terhadap kinerja jaksa semakin baik.

Mandeknya beberapa kasus-kasus besar yang ditangani Kejaksaan Agung, kata Muchtar, tidak semata-mata disebabkan oleh adanya jaksa nakal. Ada juga kendala teknis, yaitu masalah pembuktian juga menjadi hambatan utama dalam penanganan kasus besar tersebut. "Dalam kasus besar, kalau alat bukti kurang mendukung maka akan sulit," kata Muchtar.

ANANDA W. TERESIA

Berita terkait

Kejagung Copot Jaksa Pinangki, MAKI: Seharusnya Dipecat

30 Juli 2020

Kejagung Copot Jaksa Pinangki, MAKI: Seharusnya Dipecat

MAKI menyatakan tidak puas dengan langkah Kejagung yang hanya mencopot jabatan Pinangki Sirna Malasari dalam pertemuannya dengan Joko Tjandra

Baca Selengkapnya

Chuck Suryosumpeno Penuhi Panggilan Kejaksaan Agung

7 November 2018

Chuck Suryosumpeno Penuhi Panggilan Kejaksaan Agung

Mantan jaksa Chuck Suryosumpeno diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka terkait perkara tindak pidana korupsi penyelesaian barang rampasan.

Baca Selengkapnya

Tahun 2017, 207 Jaksa Terima Hukuman Disiplin

10 Januari 2018

Tahun 2017, 207 Jaksa Terima Hukuman Disiplin

Kejaksaan Agung mengatakan dari 51 jaksa yang menerima hukuman disiplin berat, tujuh diantaranya diberhentikan.

Baca Selengkapnya

Jaksa Agung Minta Promosi Sudung dan Tomo Tak Dipersoalkan

22 Februari 2017

Jaksa Agung Minta Promosi Sudung dan Tomo Tak Dipersoalkan

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan dirinya telah menimbang matang sebelum memutuskan untuk mempromosikan Sudung Situmorang dan Tomo Sitepu.

Baca Selengkapnya

Kepala Kejaksaan di NTT Diduga Selewengkan Dana Rp 2,6 M  

18 Oktober 2016

Kepala Kejaksaan di NTT Diduga Selewengkan Dana Rp 2,6 M  

Kejaksaan Tinggi NTT telah memberi rekomendasi kepada Kejaksaan Agung agar menjatuhkan sanksi terhadap yang bersangkutan.

Baca Selengkapnya

Kepala Kejaksaan Diduga Selewengkan Duit Rp 2,6 Miliar

18 Oktober 2016

Kepala Kejaksaan Diduga Selewengkan Duit Rp 2,6 Miliar

Kejaksaan Tinggi NTT telah merekomendasikan ke Kejaksaan Agung terkait dengan sanksi yang dijatuhkan, yakni berupa penundaan kenaikan pangkat.

Baca Selengkapnya

Mantan Jaksa Didakwa Rugikan Negara Rp 7,9 Miliar

16 Maret 2016

Mantan Jaksa Didakwa Rugikan Negara Rp 7,9 Miliar

Mantan jaksa di Nusa Tenggara Timur didakwa merugikan negara
sebesar Rp 7,9 miliar. Dia menjual barang rampasan perkara ke
pengusaha besi tua.

Baca Selengkapnya

Jaksa Diduga Otak Penjualan Aset Negara di NTT Ditangkap  

12 Januari 2016

Jaksa Diduga Otak Penjualan Aset Negara di NTT Ditangkap  

Jaksa Djami Rotui merupakan otak penjualan aset negara dalam kasus korupsi terpidana Andy Woworuntu.

Baca Selengkapnya

Jaksa Temui Pihak Beperkara di Kafe, Kena Sanksi Berat

30 Desember 2015

Jaksa Temui Pihak Beperkara di Kafe, Kena Sanksi Berat

Pelanggaran yang dilakukan jaksa pada tahun ini menurun. Pada 2014 jumlah jaksa nakal yang kedapatan melanggar 13 orang.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Jadi Lembaga Terburuk, Banyak Oknum Berperilaku Tercela

22 Desember 2015

Kejaksaan Jadi Lembaga Terburuk, Banyak Oknum Berperilaku Tercela

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) membeberkan bahwa kinerja lembaga kejaksaan dianggap paling buruk di antara lembaga pelayanan publik lain.

Baca Selengkapnya