Badan Kehormatan DPR Sidak Ruang Baru Banggar  

Reporter

Editor

Selasa, 17 Januari 2012 15:14 WIB

Beberapa anggota Badan Kehormatan DPR memeriksa ruang Badan Anggaran DPR yang baru di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1). ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Kehormatan DPR, Muhammad Prakosa, mengadakan inspeksi mendadak ruang baru Badan Anggaran di lantai II gedung Nusantara II. Sidak ini dilakukan setelah BK meminta keterangan Sekretaris Jenderal DPR, Nining Indra Saleh, mengenai renovasi ruang baru Banggar senilai Rp 20 miliar itu. "Kami akan lihat ruangan itu apakah sesuai dengan perencanaan," ujar Prakosa di ruang baru Banggar, Selasa, 17 Januari 2012.

Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, dari hampir dua setengah jam pertemuan dengan Sekjen DPR, BK telah meminta keterangan mengenai perencanaan anggaran ruang Banggar tersebut. Selain itu, BK juga mencari tahu mengapa dan bagaimana renovasi itu diusulkan oleh Banggar. "Kami tanyakan latar belakang kenapa renovasi itu menelan biaya hingga Rp 20 miliar," ujarnya.

Saat sidak, Prakoso melihat jenis kursi dan layout ruang rapat Banggar. Menurut dia, Badan Kehormatan akan meminta detail anggaran dan perencanaan kepada Sekretariat Jenderal.

Di tempat yang sama Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi DPR, Sumirat mengatakan dalam pengadaan setiap furnitur di ruang Banggar, semua spesifikasi sudah mendapat persetujuan DPR. Namun, penentuan spesifikasi itu memang dibicarakan dengan konsultan yang ditunjuk, yaitu PT Gubah Laras.

Mengenai alasan pemilihan jenis furnitur ini, dia meminta BK untuk menanyakan langsung pada perusahaan konsultan itu. "Mereka yang memberikan spesifikasi, kemudian baru ditentukan," ujarnya.

Lebih jauh Sumirat menyebutkan setelah dipilih konsultan, jenis furnitur yang dipakai akhirnya dipilih oleh Banggar. Banggar memilih dari beberapa pilihan yang diajukan konsultan. "(Yang milih) Banggar, bukan Sekjen," ujar Sumirat. Namun, dia tidak menyebutkan siapa anggota Banggar yang memilih pemakaian furnitur ruang baru Banggar itu.

IRA GUSLINA

Berita terkait

Anggota DPR Nonton Video Porno, Arsul Sani: Sudah Cukup Sanksi Sosial

15 April 2022

Anggota DPR Nonton Video Porno, Arsul Sani: Sudah Cukup Sanksi Sosial

Arsul Sani mengatakan anggota DPR yang kedapatan menonton video porno sudah cukup mendapat sanksi sosial, tidak perlu lebih.

Baca Selengkapnya

Dilaporkan ke MKD, Fahri Hamzah Janji Tak Akan Intervensi  

31 Januari 2017

Dilaporkan ke MKD, Fahri Hamzah Janji Tak Akan Intervensi  

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dilaporkan ke MKD. Ia mengakui banyak dari rekannya yang menyarankan untuk berhenti bercuitan di Twitter.

Baca Selengkapnya

Adukan Fahri Hamzah, Migrant Care: Istilah 'Babu' Tidak Etis  

27 Januari 2017

Adukan Fahri Hamzah, Migrant Care: Istilah 'Babu' Tidak Etis  

Anis meminta Mahkamah Kehormatan DPR mempertimbangkan posisi Fahri sebagai Ketua Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia.

Baca Selengkapnya

Fahri Hamzah Dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan DPR  

27 Januari 2017

Fahri Hamzah Dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan DPR  

Migrant Care memprotes cuitan Fahri Hamzah yang menyebut pembantu rumah tangga sebagai pengemis dan babu.

Baca Selengkapnya

Ditahan Polisi, Ivan Haz Belum Dipecat dari DPR  

1 Maret 2016

Ditahan Polisi, Ivan Haz Belum Dipecat dari DPR  

Pemecatan menunggu sidang panel MKD.

Baca Selengkapnya

Usut Kasus Ivan Haz, Mahkamah Kehormatan DPR Bikin Tim Panel  

24 Februari 2016

Usut Kasus Ivan Haz, Mahkamah Kehormatan DPR Bikin Tim Panel  

Mahkamah Kehormatan Dewan membentuk Tim Panel guna mengusut kasus yang melibatkan anggota DPR dari PPP, Ivan Haz.

Baca Selengkapnya

Setya Novanto Dilaporkan Lagi ke MKD, Apa Kasusnya?  

12 Januari 2016

Setya Novanto Dilaporkan Lagi ke MKD, Apa Kasusnya?  

Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto membenarkan telah menerima surat dari Novanto.

Baca Selengkapnya

Rhoma Irama Titip Pesan untuk Kasus Setya Novanto

14 Desember 2015

Rhoma Irama Titip Pesan untuk Kasus Setya Novanto

Ketua Partai Islam Damai Aman, Rhoma Irama, mengaku mengikuti perkembangan kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo oleh Ketua DPR Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

Mahfud MD: Sudirman Said Juga Punya Kesalahan  

8 Desember 2015

Mahfud MD: Sudirman Said Juga Punya Kesalahan  

Mahfud MD menilai Sudirman Said juga melakukan dua kesalahan.

Baca Selengkapnya

Pertaruhan Kehormatan Mahkamah Kehormatan Dewan

7 Desember 2015

Pertaruhan Kehormatan Mahkamah Kehormatan Dewan

Kehadiran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam sistem parlemen tak terlepas dari gejala pemurnian fungsi kelembagaan yang berkembang dalam sistem ketatanegaraan di republik ini. Hal itu terkait dengan pergeseran paradigma konstitusi dari sistem distribusi kekuasaan negara menjadi pemisahan kekuasaan negara yang sudah lama dipikirkan oleh para pemikir besar, seperti Immanuel Kant, John Locke, dan Montesquieu.

Baca Selengkapnya