TEMPO Interaktif, Jayapura - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai tudingan makar terhadap Kongres Rakyat Papua III di Lapangan Zakeus, Padang Bulan, Abepura, Papua, 17-19 Oktober 2011, berlebihan. “Di mana bagian makarnya, ini yang harus dijelaskan. Kami belum mendapati unsur makar saat kongres Papua itu,” kata Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Julles Ongge, Jumat, 4 November 2011.
Menurut Julles, makar sebagaimana dituduhkan polisi, walaupun sudah terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora dan deklarasi Negara Federasi Papua Barat, belum memenuhi unsur melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Peserta kongres itu kan tidak bersenjata, kecuali kalau mereka bersenjata kemudian memberontak. Jika membentuk negara di dalam negara, itu baru bisa disebut makar,” ujar dia.
Ia menambahkan, yang sebenarnya terjadi saat kongres adalah peserta hanya mengibarkan bendera kultural orang Papua. Dulu bendera itu diakui oleh Presiden Abdurrahman Wahid semasa memimpin. Kedua, deklarasi negara hanya ungkapan aspirasi rakyat semata. “Itu hanya simbol-simbol orang Papua," tutur dia.
Julles berpendapat, yang harus dipersoalkan adalah bukan tindakan peserta yang diduga makar, tapi penangkapan sewenang-wenang aparat kepolisian usai kongres. Saat penangkapan sebanyak 96 warga sipil dianiaya. “Tindakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur. Seharusnya saat digelandang perlu ada surat penangkapan, bukan asal tangkap,” ujarnya lagi.
Kongres Papua III mendeklarasikan Negara Federasi Papua Barat. Kongres mengangkat Forkorus Yaboisembut, Ketua Dewan Adat Papua, sebagai Presiden dan Edison Waromi, Perdana Menteri. “Ini jelas makar. Kami sudah memberi kesempatan menggelar kongres, tapi bukan memberi kesempatan membentuk negara dalam negara,” kata Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura, Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Setiawan, ketika menangani kasus kongres beberapa waktu lalu.
Forkorus dan Waromi saat ini ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan makar. Tiga lainnya yang juga dijerat pasal makar yakni August Makbrawen Sananay Kraar, Selpius Bobi, Ketua Panitia Kongres, dan aktivis HAM Papua, Dominikus Sirabut.
JERRY OMONA
