Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setelah Kebakaran SD Inpres, Polisi Sebut Ada Percobaan Pembakaran SD Negeri di Yahukimo

image-gnews
Warga Yahukimo tewas, diduga ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata  (KKB) Rabu malam 8 Maret 2023. FOTO: dokumentasi  Humas Polda Papua
Warga Yahukimo tewas, diduga ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Rabu malam 8 Maret 2023. FOTO: dokumentasi Humas Polda Papua
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Resor Yahukimo Ajun Komisaris Besar Polisi Arief Kristanto mengatakan ada percobaan pembakaran terhadap SD Negeri Dekai, Jalan Seredala, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua pada Selasa, 14 Maret 2023.

Arief Kristanto mengatakan percobaan pembakaran ini diduga terjadi sekitar pukul 05.20 WIT. Ia menjelaskan Kepala Sekolah Karel K. Rihi bersama teman-temannya selalu berjaga. Namun karena ada kegiatan sekolah, pukul 03.00 WIT Karel pulang untuk istirahat. 

“Sebelum jam 06.00 WIT, kepala sekolah selalu datang untuk mematikan lampu sekolah, namun saat dia datang, sekitar pukul 05.45 WIT, plafon bagian luar kelas IV B sudah dalam keadaan terbakar,” kata Arief dalam keterangan resminya, Selasa, 14 Maret 2023.

Karel pun langsung memadamkan api dengan cara menyiram plafon dengan air. Dari hasil olah TKP, Satuan Reskrim Polres Yahukimo menyita beberapa barang bukti, antara lain satu bentuk tempat sampah yang dalam keadaan hangus terbakar, satu lembar terpal berwarna putih dalam keadaan terbakar, dan satu gelondong kayu dalam keadaan hangus terbakar.

Arief menuturkan pihaknya telah melakukan Olah TKP dan kasus ini masih dalam penyelidikan. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk mengaktifkan kegiatan pos kamling guna mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, serta pemberlakuan wajib lapor 1x24 jam bagi tamu atau warga baru. 

"Apabila terjadi atau mendapatkan informasi sesuatu yang mencurigakan segera laporkan kepada kami," ujar Kapolres Yahukimo.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Polisi Ignatius Benny Ady Prabowo menyatakan belum bisa memastikan siapa pelaku pembakaran. “Masih dalam penyelidikan pelaku dan motif pembakaran,” kata Benny kepada Tempo.

Pembakaran ini terjadi setelah kebakaran di Sekolah Dasar Inpres (YPK) Metayona di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengatakan mereka yang melakulan pembakaran.

Namun, Benny membantah klaim Organisasi Papua Merdeka yang mengaku telah membakar sekolah gedung Sekolah Dasar Inpres (YPK)  Metayona Dekai Yahukimo. Menurutnya, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak bisa mempertanggungjawabkan klaim mereka.

“Pernyataannya tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pihak KKB,” kata Kombes Benny saat dihubungi, Selasa, 14 Maret 2023.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Benny menuturkan tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kebakaran ini. Adapun kerugian materil berupa satu unit sekolah SD. Namun belum diketahui berapa nilai kerugian akibat kebakaran.

Baca juga: Profil Trigana Air, Maskapai yang Pesawatnya Ditembak di Yakuhimo Papua

TPNPB-OPM sebut bertanggung jawab

Sebelumnya, juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo membakar gedung Sekolah Dasar Inpres (YPK)  Metayona Dekai Yahukimo. Sambom mengatakan pembakaran dilakukan oleh Brigadir Jenderal Elkius Kobak, Panglima Kodap XVI Yahukimo dan Komandan Operasi Mayor Erick Bahabol.

“Pembakaran itu dilakukan oleh Komandan Operasi Batalyon HSSBI Wene Kobak dan Tiruan Bonny Sobolim atas intruksi Brigjen Elkius Kobak,” kata Sambom dalam keterangan tertulis kepada Tempo, Senin, 13 Maret 2023.

Ia mengatakan pembakaran dilakukan karena pendidikan di Papua dapat melumpuhkan kesadaran generasi muda akan kepapuaan mereka. Menurutnya, banyak anak sekolah yang selesai Perguruan Tinggi langsung mendaftar PNS, TNI/Polri, DPR, Bupati, sehingga ikut berpartisipasi mempertahankan kedudukan Indonesia di Papua. “Ini memperlemah perjuangan kami rakyat Bangsa Papua,” tutur Sambom.

Ia pun menyatakan OPM akan membakar semua kantor-kantor pemerintah, gedung-gedung sekolah, toko, kios, dan pom bensin di Yahukimo. “Segera bakar, saya siap akan bertanggung jawab,” kata dia.

Pilihan Editor: Trigana Air: Layanan Penerbangan di Papua Beroperasi Normal Kecuali di Dekai

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polusi Catat Rekor, Pakistan Tutup Sekolah Dasar di Lahore

1 hari lalu

Siswa mengendarai sepeda ke sekolah di tengah kabut asap tebal di Lahore, Pakistan, 24 November 2021. REUTERS/Mohsin Raza
Polusi Catat Rekor, Pakistan Tutup Sekolah Dasar di Lahore

Kota terbesar kedua di Pakistan, Lahore, akan menutup sekolah-sekolah dasar selama sepekan karena tingginya tingkat polusi


Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

4 hari lalu

Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus bersama jajarannya usai menggelar rapat koordinasi di Kemenko Polkam, Rabu 30 Oktober 2024. ANTARA/Ho-Humas Menko Polkam
Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

Kemenko Polkam memetakan wilayah rawan pada Pilkada 2024.


Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

5 hari lalu

Komisionar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Uli Parulian Sihombing Sihombing (tengah), dan Anis Hidayah (satu dari kiri), serta tim kuasa hukum Vina Dewi Arsita, memberi pernyataan kepada awak media, di kantor Komnas HAM, pada Senin, 27 Mei 2024, soal pengaduan terkait kelompok rentan perempuan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada Agustus 2016 silam. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

Komnas HAM menyatakan tiga warga Papua yang tewas ditembak TNI pada Juli lalu tidak memiliki catatan kriminal


Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

5 hari lalu

Mahasiswa ISBI Tanah Papua bersiap menari di Situs Megalitik Tutari, Papua. Dok. Hari Suroto
Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

Peneliti BRIN menekankan pentingnya pelestarian motif Megalitik Tutari sebagai sumber inspirasi seni kontemporer Papua.


Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

6 hari lalu

Iftitah Sulaiman. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

Prabowo ingin tingkatkan pembangunan Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara: Tidak harus datangkan orang dari luar.


Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua

10 hari lalu

Pada 1994, Sritex pernah menjadi produsen seragam militer NATO dan Tentara Jerman. PT Sritex sendiri memiliki lebih dari 300 ribu desain kain, termasuk enam desain pakaian militer yang telah dipatenkan di Dirjen HAKI. Kapasitas produksi Sritex tidak hanya terbatas pada seragam militer, tetapi juga mencakup perlengkapan militer untuk berbagai negara di seluruh dunia. Sebagian besar ekspor Sritex dilakukan ke Amerika Serikat dengan nilai total mencapai US$ 300 juta per tahun, diikuti oleh kawasan Eropa dengan nilai mencapai US$ 200 juta per tahun. TEMPO/Andry Prasetyo
Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).


Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua, Disebut Mirip Eksploitasi era Kolonial

11 hari lalu

Bukaan lahan tebu di Distrik Tanah Miring, Papua Selatan, 4 September 2024. TEMPO/George William Piri
Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua, Disebut Mirip Eksploitasi era Kolonial

Ekonom UPN mengkritik proyek food estate sawah 2 juta hektare yang dirancang di Papua. Dikhawatirkan mengulangi dampak ekstrativisme kolonial.


Alasan Prabowo Punya Agenda Transmigrasi ke Papua, Apa Kata Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman?

12 hari lalu

Iftitah Sulaiman. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Alasan Prabowo Punya Agenda Transmigrasi ke Papua, Apa Kata Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman?

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman komitmen selesaikan berbagai masalah soal transmigrasi. Ia menjawab soal agenda Prabowo, transmigrasi ke Papua.


Apa Alasan Muhadjir Mengusulkan Perubahan Usia Masuk SD Jadi 6 Tahun?

12 hari lalu

Siswa sekolah dasar belajar mengenal lingkungan. Menerapkan pendidikan lingkungan hidup (PLH) kepada anak-anak sejak dini menjadi cara agar anak-anak dapat memahami, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Dok. Kemendikbud
Apa Alasan Muhadjir Mengusulkan Perubahan Usia Masuk SD Jadi 6 Tahun?

Muhadjir menyebut saat ini institusi pendidikan di Indonesia sudah lebih merata, sehingga usia masuk sekolah dasar (SD) bisa dipercepat.


Komnas HAM Sodorkan Agenda HAM untuk Diselesaikan Pemerintahan Prabowo-Gibran

13 hari lalu

Suasana sidang pembacaan dakwaan kasus pelanggaran HAM Paniai, Papua, di Pengadilan Negeri Makassar, pada Rabu, 21 September 2022. Mayor Infanteri Purnawirawan Isak Sattu menjadi terdakwa dalam kasus ini. dok. Koalisi Masyarakat SIpil.
Komnas HAM Sodorkan Agenda HAM untuk Diselesaikan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ada tiga agenda prioritas yang menurut Komnas HAM harus diselesaikan pemerintahan Prabowo-Gibran.