TEMPO Interaktif, Denpasar - Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengungkapkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kecewa terhadap sikap Fadel Muhammad, bekas Menteri Perikanan dan Kelautan di Kabinet Indonesia Bersatu II. "Ya, tentu, karena Saudara Fadel mengatakan dia dizalimi," kata Sudi di Denpasar, Bali, kemarin.

Menurut Sudi, keputusan Presiden mengganti Fadel masuk akal. "Fadel memiliki masalah yang tak bisa ditolerir," ujarnya. Sayangnya, Sudi enggan mengungkapkan masalah Fadel yang menjadi alasan pencopotannya.

Namun Tempo mendapat salinan surat pengaduan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Komaruddin Hidayat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, A.M. Fatwa, kepada Presiden, tertanggal 22 September dan 23 September 2011. Dalam surat itu, mereka membeberkan bahwa Fadel gagal menyediakan lahan seluas 40 hektare di Desa Cikuya, Kecamatan Cisoka, Tangerang, Banten, untuk kampus dan perumahan UIN.

Fadel disebutkan tak berhasil menjadikan tanah itu satu hamparan sehingga tak bisa dimanfaatkan untuk pembangunan kompleks pendidikan tersebut. "Kami mohon bantuan Bapak kiranya dapat mengingatkan dan mendesak Ir Fadel Muhammad untuk segera melaksanakan janjinya itu, yang hingga kini sudah lebih dari 15 tahun belum terlaksana," kata Komaruddin dalam suratnya.

Fadel tak bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasi atas kasus tanah ini. Telepon selulernya aktif, tapi ia tak menjawab panggilan Tempo. Pesan pendek yang dikirim pun tak dibalasnya. Tapi hari ini rencananya ia akan mengadakan konferensi pers terkait dengan masalah itu.

Menanggapi masalah tanah tersebut, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan bahwa pengaduan tersebut belum bisa dijadikan pegangan dalam mencopot Fadel. Pasalnya, surat itu baru cerita sepihak dan belum masuk domain hukum. "Ini kan baru surat saja," kata Akbar kemarin. "Apakah ada bukti dan apakah sudah ada tindak pidana?"

Akbar enggan membandingkan kasus Fadel dengan kasus menteri lain. Contohnya, Andi Mallarangeng dan Muhaimin Iskandar, dua menteri yang sudah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap meski masih berstatus saksi. "Saya tidak mau membawa masalah ini untuk dihubungkan dengan kementerian lain," ujarnya.

Menurut Akbar, seharusnya perombakan kabinet mempertimbangkan kinerja. "Kalau lihat secara obyektif, Fadel tidak harus diganti," katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan banyak kader Golkar di daerah juga mempertanyakan keputusan penggantian Fadel. "Banyak SMS kepada saya dari beberapa daerah yang menanyakan, 'Pak Fadel kan bagus, tapi kenapa diganti?'" ujarnya di Semarang kemarin.

MUNAWWAROH | ROFIUDDIN | IRA GUSLINA | ANGGA SUKMA WIJAYA | DEDDY S