TEMPO Interaktif, Garut - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut, Jawa Barat, mengabulkan permohonan Diky Candra untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati. Keputusan itu diambil para wakil rakyat dalam sidang paripurna yang digelar Rabu, 14 September 2011.
Persidangan dengan agenda menindaklanjuti pengunduran diri Diky Candra itu berlangsung sekitar satu jam. Sidang dipimpin Ketua DPRD Garut Ahmad Badjuri.
Sebelum mengambil keputusan, para wakil rakyat terlebih dahulu mendengarkan pembacaan surat pengunduran diri Diky, Senin pekan lalu, oleh staf Sekretaris Dewan. Selama acara berlangsung, Diky yang duduk berdampingan dengan Bupati Aceng, hanya tertunduk.
Dalam surat itu diketahui bahwa Diky mengundurkan diri karena sudah tidak bersinergi dengan pimpinan daerah lainnya dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, dia juga tidak mampu menyesuaikan diri dalam pola kepemimpinan yang selama ini terjadi di Garut. Karena khawatir akan berdampak terhadap tata kelola pemerintahan dan masyarakat, Diky memilih untuk mundur dari jabatannya.
Setelah mendengar seluruh isi surat itu, mekanisme persidangan dilanjutkan dengan mengambil keputusan tanpa ada pandangan fraksi para anggota Dewan. Keputusan bernomor 18 tahun 2011 itu hanya mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memproses pengunduran diri Diky.
“Kapasitas kita hanya menindaklanjuti, keputusan (menolak atau menerima) semua ada Menteri Dalam Negeri,” ujar Badjuri.
Menurut dia, keputusan itu diambil setelah Dewan melakukan beberapa tahap proses selama sembilan hari sejak 6 September 2011 lalu. Langkah yang telah dilakukan di antaranya menggelar rapat pimpinan Dewan dan fraksi, klarifikasi terhadap Diky Candra, hingga konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Langkah itu juga telah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Karenanya, dalam waktu dekat ini, Dewan akan melayangkan surat keputusan sidang paripurna kepada pemerintah pusat melalui Gubernur Jawa Barat. Dalam surat itu juga akan dilengkapi dengan fakta dan bukti pengunduran diri Diky Candra. Bahkan para wakil rakyat juga mengaku telah membujuk Diky, namun tidak membuahkan hasil.
“Kita akan sampaikan semuanya secepatnya, kita tunggu hasilnya seperti apa,” ujar Badjuri.
Badjuri berharap dengan munculnya kasus ini, masyarakat diminta tenang dan bersikap arif serta bijaksana. Selain itu, pemangku kebijakan di Pemerintahan Kabupaten Garut diimbau untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi agar setiap kebijakan tidak kontraproduktif. “Jangan lupa tingkatkan stabilitas daerah agar tercipta kondusivitas,” ujarnya.
Usai persidangan, Wakil Bupati Diky Chandra tidak banyak berkomentar. Namun dia mengaku akan mengikuti proses pengunduran dirinya. Dia juga mengaku akan menjalankan tugas seperti biasanya sebelum ada keputusan terkait status jabatannya. “Kita hargai sistem, kita hargai undang-undang, kita ikuti proses ini berjalan baik. Saya berharap masyarakat bersikap dewasa dan kondusif,” ujarnya singkat.
Hal sama pun diungkapkan Bupati Aceng HM Fikri. Dia mengaku akan mengikuti proses pengunduran diri Diky berdasarkan ketentuan. Meski begitu, Aceng berharap Diky tidak mundur. “Saya hanya bisa berharap Pak Wabub bisa mendampingi saya sampai akhir masa jabatan,” ujarnya.
Sementara itu, usai persidangan, puluhan pendukung Diky Candra telah berkumpul di depan gedung Dewan. Mereka langsung mengikuti Diky ke rumah dinasnya yang berjarak sekitar 50 meter dari gedung DPRD Garut. Warga yang mayoritas anak muda itu langsung meminta Diky untuk tidak mengundurkan diri. Teriakan tangis terdengar saat Diky menenangkan pendukungnya tersebut.
Pasangan Aceng HM Fikri-Diky Chandra ini terpilih sebagai bupati dan wakil pada 2009 melalui jalur perorangan atau independen. Namun di tengah jalan, Aceng memilih untuk berlabuh di Partai Golkar.
SIGIT ZULMUNIR
Berita terkait
Disindir Ahok, Risma: Serang Aku Saja, Jangan Surabaya
12 Agustus 2016
Risma lagi-lagi memastikan bahwa tidak ada keinginan dan niatan untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaIni Program dan Target Risma Lima Tahun Mendatang
8 Agustus 2016
Ketika anak-anak Surabaya lebih maju, akan bisa menjadi tuan di kotanya sendiri. "Saat saya tinggalkan, insya Allah program itu sudah bisa kelihatan."
Baca SelengkapnyaKisah Risma, Usir Hantu dengan SK Wali Kota Surabaya
16 Juni 2016
"Kalian jangan ganggu saya, saya disini punya SK Wali Kota Surabaya," kata Risma menirukan kata-kata yang diucapkan untuk mengusir hantu itu dulu.
Baca SelengkapnyaPolda Jawa Timur Periksa Pedagang Pasar Turi
25 November 2015
Kepolisian Daerah Jawa Timur kembali menggulirkan kasus terkait Pasar Turi.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Jawa Timur Hentikan Penyidikan Kasus Risma
27 Oktober 2015
Dari penelitiannya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan sependapat kasus Risma dihentikan. Tidak akan ada pengajuan praperadilan.
Baca SelengkapnyaPolisi Setop Kasus Risma, Pesaing: Biar Masyarakat Menilai
27 Oktober 2015
Kubu Rasio-Lucy Kurniasari memilih fokus kampanye.
Baca SelengkapnyaRisma Bukan Tersangka, Mendagri: Dia Bisa Ikut Pilkada!
27 Oktober 2015
Status Risma yang sempat disebut sebagai tersangka tak perlu dipermasalahkan lagi.
Baca SelengkapnyaCabut Kasus Risma, Investor Pasar Turi Tak Ingin Ditunggangi
26 Oktober 2015
Laporan dicabut agar tidak dimanfaatkan pihak lain karena saat ini bertepatan dengan masa pilkada dimana Risma terdaftar sebagai calon inkumben.
Baca SelengkapnyaBegini Isi Surat Penghentian Kasus Tersangka Risma
26 Oktober 2015
Surat penghentian penyidikan perkara dibuat polisi pada Senin, 26 Oktober 2015.
Baca SelengkapnyaRibut Risma Tersangka, Alasan Jaksa Urusan Ini Belum Beres
26 Oktober 2015
Kejaksaan belum menerima SP3 dari polisi terkait dengan kasus yang
menjerat mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.